Terungkap, Ini Penyebab Pencairan BSU Rp600.000 Harus Melalui Banyak Tahap

Merdeka.com - Pemerintah telah menganggarkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp8,8 triliun dengan target 14,6 juta pekerja. Namun, hingga akhir September pemerintah baru menyalurkan BSU kepada 7 juta pekerja.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, proses pencairan BSU dilakukan bertahap karena pemerintah ingin memastikan masyarakat yang menerima bantuan sosial tepat sasaran. Sampai akhir tahun 2022, diperkirakan akan ada 6-7 tahap penyaluran.

"Sebetulnya karena Kementerian Ketenagakerjaan ingin betul-betul cermat. Jangan sampai disebut salah sasaran," kata Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).

Dari data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, kementerian di bawah Ida Fauziah ini melakukan verifikasi ke berbagai pihak. Seperti Kementerian Sosial untuk memastikan pekerja calon penerima BSU ini tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Proses verifikasi ini membuat penerima bantuan sosial menjadi tinggal 14,6 juta pekerja dari target 16 juta orang. "Ini untuk memastikan mereka tidak menerima BLT BBM atau bantuan sosial lainnya," kata dia.

Kendala di Rekening Bank Himbara

Selain proses verifikasi, kendala penyaluran BSU ketika pekerja tidak memiliki rekening bank himbara. Sehingga mereka perlu membuka rekening baru sendiri. Sebab jika pembukaan rekening dilakukan secara kolektif dinilai kurang efisien.

"Ini misalnya KTP tidak sesuai dengan alamat pembukaan rekening jadi ini bisa bermasalah prosesnya," kata dia.

Isa mengatakan, penyaluran BSU melalui rekening bank dimaksudkan untuk mempercepat proses inklusi keuangan di tingkat masyarakat. Walaupun setelah bantuan cair, biasanya langsung diambil semua dananya.

"Dengan membuka rekening mereka jadi punya akses ke perbankan," kata dia.

Sementara itu, jika akses terhadap bank sulit, pemerintah akan menyalurkan BSU kepada pekerja melalui PT Pos Indonesia. Cara ini akan mempermudah pekerja untuk mendapatkan bantuan karena uangnya diberikan secara tunai kepada pekerja. Hanya saja, penyaluran melalui BUMN ini membutuhkan anggaran lebih besar ketimbang melalui bank himbara.

"Cara cepat ini lewat PT Pos , tapi dari sisi biaya ini lebih mahal," pungkasnya.