Terungkap, Misi Khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri Mulyani di Periode II

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memercayakan posisi menteri keuangan kepada Sri Mulyani Indrawati. Presiden Jokowi telah menyampaikan permintaan khususnya kepada Menteri Sri Mulyani di periode keduanya.

"Bapak presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menugaskan saya tetap di menkeu. Dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu para menteri-menteri terkait dalam mewujudkan ketahanan ekonomi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

Menteri Sri Mulyani menyampaikan Presiden Jokowi memiliki permintaan khusus kepadanya untuk bagaimana mendorong instrumen-instrumen kebijakan, baik itu di bidang fiskal dan sektor keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Presiden meminta adanya stabilitas dan ketahanan ekonomi serta kebijakan yang mendorong penciptaan kesempatan kerja dan usaha kecil menengah (UKM).

"Jadi kita cukup banyak bertukar pikiran," ucapnya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, memberi perhatian di sektor ekonomi untuk peningkatan lapangan kerja dan UKM. Selain itu, permasalahan yang saat ini masih terjadi di bidang makro seperti defisit neraca berjalan dan perdagangan diminta bisa teratasi.

"Jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UKM."

Pengusaha Kritik Pembukaan Lapangan Kerja Jokowi Periode I Terus Turun

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menyoroti berbagai masalah tenaga kerja di Indonesia. Kata dia, persoalan tenaga kerja bukan hanya permasalahan upah semata.

Haryadi menjelaskan, meski realisasi investasi sepanjang kuartal II-2019 tercatat naik, namun faktanya penyerapan tenaga kerja justru tercatat menyusut. Oleh sebab itu, pemerintah ke depan diharapkan lebih banyak menciptakan lapangan kerja, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo pada pembangunan SDM di jilid II berikutnya.

"Data menunjukkan sektor formal terhadap proporsi angka kerja itu menyusut, coba lihat data BKPM. Sebab itu, fokus kami untuk SDM adalah menciptakan lapangan kerja, kami mendorong regulasi yang bisa memperluas dan mempermulus lapangan kerja harus kita dukung dan hilangkan hambatannya," ujarnya.

Sebelumnya, Hariyadi menyoroti kinerja pemerintah dalam meningkatkan jumlah ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, persoalan tenaga kerja ini merupakan suatu hal serius yang perlu dibenahi agar mampu menekan angka kemiskinan juga pengangguran.

Data Penyerapan Tenaga Kerja BKPM

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot mengakui bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami penurunan. Angka penurunan ini juga terlihat sejak 2013 hingga 2018 lalu."Jadi ini kan kita lihat tren lapangan kerja dari investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) sudah menyerap secara langsung, ini trennya kan agak menurun," kata Yuliot saat ditemui di Kantornya, Jakarta.Yuliot mengatakan sejak 2013 hingga 2014 secara rata-rata penyerapan tenaga kerja melaui investasi dari PMDN dan PMA sekitar 1,4 juta orang. Kemudian di 2018 kemarin angkanya justru kembali mengalami penurunan yakni hanya mencapai 930-an ribu orang."Kita lihat bukan hanya untuk penciptaan lapangan kerja tapi gimana ini masyarakat bisa jadi pelaku usaha juga. Kita kombinasikan seperti tu," kata dia.Meski demikian, Yuliot mengatakan penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut bukan karena realisasi investasi dari tahun ke tahun menurun, melainkan banyak investasi yang masuk ke industri padat modal. Di mana industri padat modal merupakan industri yang dalam proses produksinya cenderung menekankan dan tergantung pada penggunaan mesin dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia."Jadi kecenderungannya padat modal. Jadi kita liat investasinya meningkat tapi yang terserap menurun, berarti investasi itu padat modal," katanya.