Follow
Terungkap, PLN tak bayar utang ke pemilik PLTD di Nias
Merdeka.com - Pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kepulauan Nias, PT American Power Rent (APR) Energy membuat surat terbuka untuk masyarakat Nias. Dalam surat tersebut, perusahaan mengatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum membayar utang pada mereka.
Perusahaan sendiri telah bekerja dan memberi pasokan listrik masyarakat Nias sejak 2013 silam.
"PLN belum membayar tagihan kami. Perusahaan itu tidak menghormati kontrak dengan kami," ucap Ketua dan Chief Executive Officer (CEO) APR Energy, John Campion dalam suratnya yang diterima di Jakarta, Kamis (19/5).
-
Siapa yang menunggak pembayaran? 'Nah, jemaah sulsel itu sudah selesai semua pembayaran ke oknum broker seat, jemaah surabaya yang belum selesaikan. Ini informasi yang saya dapat yah, tapi belum ada kepastian yah,' sebutnya.
-
Bagaimana PLN mengatasi ketidaksesuaian EBT dengan pusat beban? Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya.
-
Siapa yang memimpin PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, selain fokus menyediakan kelistrikan yang andal, PLN juga terus menjalankan berbagai kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui Program TJSL PLN.
-
Mengapa PLN butuh investasi besar untuk nol emisi? PT PLN (Persero) membutuhkan investasi lebih dari USD700 miliar atau setara dengan Rp11.323 triliun untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emisi) pada 2060.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
-
PLN tingkatkan kualitas layanan pelanggan? Dalam tiga tahun terakhir PLN terus menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, sistem keuangan, sistem pengadaan hingga pelayanan pelanggan.
Padahal menurutnya, PLN selama ini terus mengumpulkan uang dari penduduk Nias untuk listrik yang mereka gunakan.
Dengan kondisi seperti ini, John mengaku kesulitan untuk membayar gaji karyawannya. Meski demikian, dalam surat tersebut tidak tertulis berapa besar utang PLN pada APR Energy.
"Kami juga sebuah usaha yang memiliki karyawan yang bekerja agar mereka dapat menyokong keluarga mereka," katanya.
"Jika kami tidak dibayar, kami tidak dapat membayar karyawan kami, dan mereka adalah kewajiban kami yang paling penting."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca Selengkapnya
PGN berpotensi mengalami kerugian karena harus membayar ganti rugi kepada Gunvor yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.
Baca Selengkapnya
Penggunaan PLTS atap disinyalir bakan bikin PLN merugi.
Baca Selengkapnya
PLN telah menjalankan prosedur saat menjalankan P2TL pada Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Sedangkan untuk kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, aliran listrik di Jambi sudah pulih 100 persen sejak hari Rabu (05/6) sekitar pukul 23:50 WIB malam hari.
Baca Selengkapnya
PT PP menjamin gugatan PKPU tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan.
Baca Selengkapnya
PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.
Baca Selengkapnya
Pihaknya mengimbau kepada para wajib pajak di Deli Serdang, khususnya PT Angkasa Pura Aviasi segera melakukan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayaran.
Baca Selengkapnya
Ayah Mirna Salihin dituduh tak membayar uang pesangon karyawannya sebesar Rp3,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Kemendag berutang kepada Aprindo sebesar Rp 344 miliar. Namun, utang gabungan kepada produsen minyak goreng dan pengusaha ritel berjumlah Rp 800 Miliar.
Baca Selengkapnya
Proses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca Selengkapnya