Teten: Dana desa jangan diganggu, gunakan sesuai arahan Presiden
Merdeka.com - Kasus korupsi dana desa jadi sorotan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Pemerintah Daerah agar terus mengawasi pengelolaan dana desa.
"Kementerian Desa lalu aparat hukum termasuk Pemda harus betul-betul mengawasi penggunaan dana desa ini supaya sesuai dengan yang diharapkan Presiden," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/8).
Dana desa merupakan salah satu program prioritas Jokowi. Dana desa ini digelontorkan guna mendorong keseimbangan pembangunan infrastruktur. Melalui dana desa, pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tapi juga di pulau-pulau lain.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Kenapa Dana Desa penting? Negara terus memberikan keberpihakan kepada desa untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya supaya bisa mengangkat kesejahteraan bagi warganya.
-
Dimana Desa Devisa di Jatim? Jika digabungkan, desa devisa dan calon desa devisa baru di Jatim jumlahnya mencapai 138 desa devisa.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
"Dana ini kan ditransfer langsung ke desa. Dan ini kan pak Presiden selalu berkali-kali di dalam rapat kabinet disampaikan agar dana desa ini betul-betul dipakai untuk hal-hal yang produktif," kata Teten.
Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana desa ini diharapkan jadi stimulus perluasan lapangan pekerjaan di desa serta mendorong daya beli masyarakat. "Apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini betul-betul dana desa harus menjadi penggerak ekonomi desa," tegasnya.
Mantan Ketua Dewan Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia ini manambahkan penyelewengan dana desa tidak akan terjadi jika ada transparansi anggaran di tingkat Pemda. Presiden pun sudah menginstruksikan agar dana desa itu ditransfer secara langsung dari kabupaten ke kecamatan dilanjutkan ke desa.
"Sehingga kalau itu (instruksi Presiden) dilakukan, menurut saya kita tidak kuatir ada penyimpangan. Nah, ini yang harus dikoreksi. Mestinya ini jangan diganggu lah. Betul-betul digunakan sesuai arahan Presiden," pungkas Teten.
Korupsi dana desa jadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya pada Kamis (3/8). Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaProgram Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaSementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca Selengkapnya