Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Teten: Dana desa jangan diganggu, gunakan sesuai arahan Presiden

Teten: Dana desa jangan diganggu, gunakan sesuai arahan Presiden Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kasus korupsi dana desa jadi sorotan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Pemerintah Daerah agar terus mengawasi pengelolaan dana desa.

"Kementerian Desa lalu aparat hukum termasuk Pemda harus betul-betul mengawasi penggunaan dana desa ini supaya sesuai dengan yang diharapkan Presiden," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/8).

Dana desa merupakan salah satu program prioritas Jokowi. Dana desa ini digelontorkan guna mendorong keseimbangan pembangunan infrastruktur. Melalui dana desa, pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tapi juga di pulau-pulau lain.

Orang lain juga bertanya?

"Dana ini kan ditransfer langsung ke desa. Dan ini kan pak Presiden selalu berkali-kali di dalam rapat kabinet disampaikan agar dana desa ini betul-betul dipakai untuk hal-hal yang produktif," kata Teten.

Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana desa ini diharapkan jadi stimulus perluasan lapangan pekerjaan di desa serta mendorong daya beli masyarakat. "Apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini betul-betul dana desa harus menjadi penggerak ekonomi desa," tegasnya.

Mantan Ketua Dewan Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia ini manambahkan penyelewengan dana desa tidak akan terjadi jika ada transparansi anggaran di tingkat Pemda. Presiden pun sudah menginstruksikan agar dana desa itu ditransfer secara langsung dari kabupaten ke kecamatan dilanjutkan ke desa.

"Sehingga kalau itu (instruksi Presiden) dilakukan, menurut saya kita tidak kuatir ada penyimpangan. Nah, ini yang harus dikoreksi. Mestinya ini jangan diganggu lah. Betul-betul digunakan sesuai arahan Presiden," pungkas Teten.

Korupsi dana desa jadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya pada Kamis (3/8). Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal

Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi

Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Masa Anda Tak Ingat Saya yang Canangkan Program Rp 1 M Satu Desa 2019 Lalu
Prabowo: Masa Anda Tak Ingat Saya yang Canangkan Program Rp 1 M Satu Desa 2019 Lalu

Program Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai
Jokowi: 2024 Tahun Terakhir Pemerintahan Periode Ini, Tuntaskan Pembangunan yang Belum Selesai

"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit
Jokowi: Ada Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Padahal Bisa Bangun 10 Rumah Sakit

Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru

Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.

Baca Selengkapnya
Wanti-Wanti Presiden Jokowi jika Daerah Ingin Bangun Jalan Tol
Wanti-Wanti Presiden Jokowi jika Daerah Ingin Bangun Jalan Tol

Jokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Terima Kasih ke Jokowi, 217 Kepala Desa di Nganjuk Gabung Projo
Terima Kasih ke Jokowi, 217 Kepala Desa di Nganjuk Gabung Projo

Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.

Baca Selengkapnya