Follow
Thomas Lembong jadi bos BKPM, ini tanggapan pegawai
Merdeka.com - Thomas Trikasih Lembong, resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembong yang sebelumnya merupakan menteri perdagangan menggantikan posisi Kepala BKPM sebelumnya Franky Sibarani.
Thomas Lembong sendiri saat masih menjabat sebagai menteri perdagangan, kerap dikenal sulit untuk berbicara di depan publik maupun diwawancara. Dikhawatirkan, sikap bungkamnya juga akan terbawa saat di BKPM.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengungkapkan, pihaknya tidak tahu apakah Lembong akan bersikap sama. Dirinya meminta agar memberi kesempatan kepada mantan Mendag tersebut pada acara selanjutnya.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Mengapa BKPM belum menerima pertanyaan dari investor? Dia juga menyampaikan sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga hari ini, BKPM juga belum menerima pertanyaan dari investor.
"Makanya kita lihat, nanti kita lihat (apakah akan seperti itu lagi), ada konferensi pers ya kan nanti," kata Azhar di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (27/7).
Dia juga memastikan jika BKPM akan selalu terbuka dalam penyampaian realisasi investasi.
"BKPM kan selalu terbuka kan, jadi saya pastikan laporan investasi maupun program-programnya akan terbuka," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.
Baca Selengkapnya
Berikut potret Tom Lembong, sosok yang menjadi pembicaraan publik pasca debat cawapres kedua pada Minggu (21/1) lalu.
Baca Selengkapnya
Tom Lembong mengaku pernah dimarahi Presiden Jokowi terkait kinerja investasi Indonesia saat menjabat Kepala BKPM.
Baca Selengkapnya
Empat Kali Disebut Gibran saat Kritik Cak Imin, Ini Sosok Thom Lembong
Baca Selengkapnya
Lembong menerima gelar Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan desain perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994.
Baca Selengkapnya
Tom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.
Baca Selengkapnya
Bahlil dengan semangat menyebutkan nama Franky, namun saat membahas Kepala BKPM selanjutnya, dia enggan menyebut nama Tom Lembong.
Baca Selengkapnya
Pengusaha yakin pemimpin baru OIKN akan membantu pembangunan IKN semakin cepat.
Baca Selengkapnya
Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka menyebut nama Tom Lembong sebanyak empat kali dalam debat.
Baca Selengkapnya
Perjalanan Tom bersama Jokowi sudah dimulai sejak tahun 2013, ketika menjadi penasihat ekonomi Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.
Baca Selengkapnya
Tom Lembong juga naik ke atas mobil komando untuk menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca Selengkapnya