Tiap bulan Kementerian PU-Pera harus habiskan Rp 17,79 triliun
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan serapan anggaran hingga akhir tahun mencapai 93 persen dari total Rp 118,54 triliun.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU-Pera Hasanuddin menjelaskan, hingga kemarin, Rabu (2/9) penyerapan anggaran baru mencapai 33,04 persen atau senilai Rp 39,21 triliun.
Untuk dapat mencapai target, maka diperlukan serapan anggaran atau harus menghabiskan sekitar Rp 17,79 triliun setiap bulan dalam empat bulan terakhir ini.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
"Dengan target penyerapan anggaran 2015 minimal 93 persen pada akhir tahun, maka rata-rata penyerapan harus Rp 17,79 triliun perbulan selama empat bulan ke depan. Sementara untuk 2016, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran Rp 103,8 triliun. Maka kami perlu menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati dan cermat," katanya di kantornya, Jakarta, Kamis (3/9).
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara melakukan penyerapan anggaran terbaik. Karena mampu merealisasikan program-program mereka hingga 59,8 persen.
Kemudian diikuti oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar II Padang sebesar 40,1 persen, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Provinsi Maluku sebesar 45,96 persen, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Rumah Susun sebesar 20,02 persen.
"Kami apresiasi kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mencapai penyerapan Rp 18,19 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 118 triliun. Kami harapkan langkah-langkah ini dapat diikuti oleh yang lainnya," tutup Hasanuddin.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaReliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaSebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya