Tidak akuratnya data jadi pemicu melonjaknya harga beras

Merdeka.com - Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyebut, data produksi beras yang tidak akurat menjadi sumber kekisruhan dari melonjaknya harga komoditas tersebut pada awal 2018.

"Karena datanya kacau balau, tidak akurat, ikut menyebabkan tata kelola pangan kita menjadi kacau balau," kata Dwi Andreas Santosa di Jakarta, Selasa (6/2).

Dwi Andreas mengatakan, ketidaksinkronan data dengan kenyataan di lapangan sudah berlangsung lama, hingga puncaknya pemerintah memutuskan untuk mengimpor 500 ribu ton beras khusus sebagai cadangan pada akhir Januari 2018.

Untuk itu, dia menyarankan agar Kementerian Pertanian maupun Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terlibat dan bekerja sama dalam pengambilan data produksi, agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat terkait tata kelola pangan.

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB ini, Kementerian Pertanian bisa mengambil kuasa penuh untuk mengukur luasan lahan panen dengan berdasarkan perkiraan untuk sampel. Sedangkan, untuk pengerahan sumber daya manusia guna menghitung produktivitas bisa diserahkan kepada 22 ribu tenaga bersama dari Kementerian Pertanian maupun BPS.

"Jadi yang memperoleh data untuk produksi 75 persen itu Kementan, 25 persen BPS dari mantri statistik. Kemudian, data luas panen dan produktivitas, digabung menjadi satu menjadi data nasional yang merupakan data produksi padi," ujar Dwi Andreas seperti ditulis Antara.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, sempat terjadi lempar kewenangan antara Kementerian Pertanian dengan BPS, terkait pengadaan data produksi beras di pasar.

Ketiadaan data produksi beras yang memadai membuat pemerintah terlambat untuk mengambil keputusan dan menyiapkan pasokan beras, padahal harga beras sudah terpantau naik sejak November 2017.

Terhadap polemik ini, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPPU Syarkawi Rauf menyatakan rendahnya kredibilitas data produksi beras menjadi satu dari tiga penyebab naiknya harga beras diikuti kelangkaan pasokan.

Karena itu, KPPU menyarankan agar dilakukan audit data produksi beras di Kementerian Pertanian dan BPS bersama dengan perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan.

Sementara itu, BPS mencatat komoditas beras menjadi salah satu komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada Januari 2018 sebesar 0,62 persen.

Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tercatat terus mengalami penurunan, dengan posisi stok saat ini berada pada angka 22.707 ton. Seharusnya, dalam kondisi normal rata-rata stok beras berkisar pada 25.000-30.000 ton per hari.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo mengatakan, bahwa penurunan stok beras yang ada di PIBC disebabkan banyak pelaku usaha mengeluarkan stok beras yang ada menjelang musim panen raya yang diperkirakan mulai Maret 2018.

"Saat ini pedagang mengeluarkan stok, untuk digantikan dengan yang akan masuk jelang panen raya. Saat ini mulai banyak (beras) masuk dari panen di Jawa Tengah," ucap Arief di Jakarta, Senin (5/2).