Follow
Tingkatkan ekspor, pemerintah permudah sertifikasi kayu bagi IKM
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pencanangan Program Nasional Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi industri kecil dan menengah (IKM).
Program yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertujuan mempermudah para pelaku IKM sektor kehutanan untuk memperoleh fasilitas sertifikat legalitas kayu.
Dengan adanya program ini, dia berharap proses sertifikasi oleh pelaku IKM dapat berlangsung dengan lebih cepat, mendorong peningkatan iklim usaha, serta meningkatkan kinerja ekspor produk kayu Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Apa program Kemenkop UKM untuk membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri kendaraan listrik? Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan, ajang INABUYER merupakan peluang bagi UMKM sebagai start up, dealer, bengkel konversi, jasa swap baterai atau pengisian listrik dan rantai pasok komponen.
-
Mengapa Kemenkop UKM mendorong ekspor bonsai? Teten mengatakan Indonesia memiliki SDA yang tak diragukan lagi, bahan baku yang tersedia di dalam negeri yang tak ada tandingannya. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa seni yang luar biasa. Sehingga jika dikolaborasikan seni dengan SDA seperti tanaman bonsai ini, bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang besar.
-
Bagaimana Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
"Ini adalah bagian dari memperbaiki ekspor. Kalau ekspor baik defisit transaksi berjalan bisa dikendalikan. Kalau defisit transaksi berjalan bisa kita bisa kendalikan, nilai tukar rupiah kita lebih stabil," ungkapnya di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (24/8).
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan kinerja ekspor produk kayu bersertifikat terus meningkat dari tahun ke tahun. "Pada tahun 2015 nilai ekspor produk kayu bersertifikat sebesar USD 9,8 milyar. Pada tahun 2017, nilai ekspor USD 10,9 milyar," imbuhnya.
Pemerintah tentu mengharapkan agar kinerja ekspor yang positif tersebut terus mengalami peningkatan. "Kita harapkan tentu meningkat di tahun-tahun selanjutnya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah juga mengingatkan soal sertifikasi yang diperlukan sehingga produk bisa dipercaya dan memenuhi syarat masuk ke negara tujuan ekspor.
Baca Selengkapnya
Fasilitasi kemitraan bertujuan untuk memperkuat peran strategis IKM dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial.
Baca Selengkapnya
HKI sangat berarti dalam melindungi hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain industri.
Baca Selengkapnya
Tak hanya nikel, pemerintah juga mendorong hilirisasi UMKM.
Baca Selengkapnya
Aglomerasi pabrik diperuntukkan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah
Baca Selengkapnya
Temu Bisnis ini untuk mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan forum sosialisasi sertifikasi halal di berbagai kota.
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak membual untuk memajukan UMKM.
Baca Selengkapnya
Kemendag memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan produk-produk tersebut dalam pameran skala nasional maupun internasional.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Baca Selengkapnya
Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca Selengkapnya
PNM berkomitmen untuk menyiapkan pelaku usaha ultra mikro yang tangguh, inovatif dan berdaya saing.
Baca Selengkapnya