Follow
Tips Jitu Terhindar dari Mafia Tanah Versi Menteri Sofyan Djalil
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil membeberkan sejumlah tips jitu agar terhindar dari komplotan mafia tanah yang lihai mengubah status kepemilikan tanah. Sebagaimana yang dialami oleh orang tua mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Pertama, masyarakat dilarang keras untuk memberikan sertifikat tanah kepada siapa pun. Sebab, ini dapat membuka potensi tindak penipuan oleh mafia tanah.
"Jangan sampai berikan (sertifikat tanah) kepada orang, jangan juga dipinjamkan atau apapun lainnya," ujar dia dalam acara Konferensi Pers Kasus Tanah Dino Patti Djalal, Kamis (11/2).
-
Kenapa OJK meminta masyarakat hati-hati soal KTP? Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan terdapat bahaya besar dari pencurian data pribadi yang terekam di KTP.
-
Kenapa investasi ilegal berkedok koperasi berbahaya? Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan tawaran investasi bodong yang bisa merugikan diri sendiri.
-
Apa bahaya memberikan foto KTP? Modus pencurian data pribadi yang banyak digunakan ialah pemberian hadiah, memenangkan undian, komisi, pembelian produk dengan harga khusus hingga tawaran kerja.
-
Kenapa aplikasi penipuan berbahaya? Penipuan dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan penyusupan informasi sensitif.
-
Kenapa kita harus hati-hati dengan penipuan? Jadi intinya, kita harus hati-hati sama yang namanya penipuan. Kalau ada yang nawarin sesuatu yang terlalu bagus buat jadi kenyataan, ya kemungkinan besar itu memang nggak nyata.
-
Kenapa penipuan terjadi? 'Kelalaian adalah pemilik data Ataupun korban biasanya itu lengah dengan hal seperti ini. Contohnya seperti ini, maka kelalaian itu juga menyebabkan terjadinya suatu kejahatan cyber karena kelalaian kita sendiri kita tidak wearnes,' ujarnya.
Kedua, masyarakat diminta lebih selektif dalam menggunakan jasa notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Antara lain dengan mempertimbangkan reputasi notaris tersebut.
"Kalau kau jual (tanah) pastikan dulu bahwa notaris itu dikenal. Dikenal reputasinya gitu," paparnya.
Terakhir, masyarakat diminta aktif untuk mendampingi notaris yang telah ditunjuk. Termasuk melakukan pengecekan bersama hingga ke kantor BPN.
"Kalau tidak kenal reputasinya tolong di dampingi. Kemudian, pengecekan ke BPN bisa bersama gitu," ungkapnya.
Dia bilang, memang ketiga cara tersebut terkesan merepotkan untuk dilakukan. Namun, langkah tersebut dinilai efektif untuk terhindar dari jerat penipuan oleh mafia tanah sembari menunggu pemberlakuan sertifikat elektronik secara masif.
"Memang agak merepotkan, tapi jauh lebih aman. Ini kenapa sertifikat elektronik kita mau coba?. Supaya jauh lebih mudah, jauh lebih aman," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Dua kasus mafia tanah itu terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekas
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN menekankan mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan menggebuk mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatannya, AHY juga menyampaikan sebuah pesan tegas khususnya untuk oknum mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca Selengkapnya
Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi
Baca Selengkapnya
AHY menyampaikan, para mafia tanah mampu melakukan berbagai cara untuk menipu para korban.
Baca Selengkapnya
AHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca Selengkapnya
Organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada pengembangan umat melalui pendidikan seperti Muhammadiyah harus dipastikan kepastian hukum atas tanahnya.
Baca Selengkapnya