Tiru Malaysia dan Thailand, Mendag ingin kontrol harga pangan
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menginginkan agar pemerintah terlibat dalam menentukan harga pangan. Maka itu, Presiden Joko Widodo bakal segera mengeluarkan peraturan memuat harga acuan bahan pangan.
"Saya mendapat informasi dari pemerintah Malaysia bahwa harga pangan tidak dilepas senuhnya di pasar. Begitu juga di Thailand. Mereka sudah punya peraturannya," ungkapnya dalam diskusi mingguan merdeka.com, RRI, IJTI, DPD-RI, dan IKN bertajuk "Pangan Kita: Mampukah Pemerintah Mengantisipasi Kebutuhan dan Lonjakan Harga Pangan" Jakarta, Senin (8/6).
Dengan kata lain, dia menjelaskan, jika peraturan presiden itu tak segera terbit. Maka, pihaknya tak bisa mengintervensi pasar dalam menentukan harga.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Bagaimana Kemendag mengontrol harga barang kebutuhan pokok? Kementerian Perdagangan turut andil dalam penurunan laju inflasi di tahun 2023, yakni pihaknya rutin melakukan kunjungan ke pasar-pasar di tanah air untuk memantau stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Kapan Jokowi cek stok beras? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
Jika demikian, harga pangan dikhawatirkan bergerak tak wajar. Sebagai ilustrasi, penaikan harga beras terjadi di awal 2015. Padahal, saat itu harga gabah tengah menurun.
"Itu ada spekulan yang main. Inilah yang harus dikendalikan pemerintah. Masak iya yang kendalikan harga itu spekulan?"
Menurut Rachmat, Perpres harga acuan bahan pangan merupakan amanat undang-undang perdagangan dan undang-undang pertanian.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi siapkan langkah antisipasi pengaruh tahun politik ke ekonomi.
Baca SelengkapnyaKepala negara juga memberikan bantuan modal kepada sejumlah pedagang pasar.
Baca SelengkapnyaSaat melakukan peninjauan, Jokowi menyebut harga-harga komoditas normal.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet menekan harga obat dalam negeri agar setara dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaJokowi melakukan operasi pasar, retail, hingga grosir untuk menurunkan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar beras Bulog bisa masuk lagi ke Pasar Induk Cipinang.
Baca SelengkapnyaTaruna menyebut, harga obat yang beredar di RI 400 persen lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaDalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku telah bisik-bisik ke Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta akan menambah stok beras dan komoditas pokok lainnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyiapkan strategi untuk menurunkan harga beras di pasaran yang ada di berbagai daerah. Seperti operasi pasar yang digelar Bulog.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan agar produksi beras dan kebutuhan pokok lain ditingkatkan, sehingga harganya lebih mudah dikendalikan.
Baca SelengkapnyaBudi mengakui, harga obat dalam negeri sangat mahal. Bahkan, tiga hingga lima kali lebih mahal daripada Malaysia.
Baca Selengkapnya