Tiru Singapura, Menko Darmin akan evaluasi kinerja PNS kementerian

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 75 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kementerian di Graha Sawala Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta. Dalam acara pelantikan ini, Darmin menyebut akan melakukan evaluasi kinerja pegawai, guna menunjang peningkatan kualitas kerja.

"Seperti Singapura, di sana 20 persen lebih waktu pejabat mengurusi soal SDM. Mereka punya mekanisme yang jelas secara reguler untuk mengevaluasi setiap orang di bawahnya. Misalnya eselon satu evaluasi eselon di bawahnya sebanyak 3,4 atau 5 kali setahun evaluasi itu dimasukkan ke sistem informasi," kata Darmin dalam sambutannya, Senin (18/1).

Dia melihat, evaluasi kinerja pegawai di berbagai kementerian selama ini tidak pernah diurusi. Bahkan, ada pula yang mengintervensi evaluasi kinerja tersebut agar bisa mendapat posisi yang diinginkan.

"Akibatnya setiap kali mulai menyaring orang di level paling atas kita tidak punya pegangan yang baik. Tidak cukup hanya memasukkan ke sistem informasi seperti itu. 100 persen harus diganti, kalau tidak budaya mereka kerjanya ya mengintervensi supaya enak," imbuhnya.

Darmin meyakini, penerapan evaluasi kinerja pegawai seperti di Singapura bisa diterapkan di kementeriannya. Sehingga, setiap tahunnya akan terlihat sejauh mana kinerja para pegawai demi kemajuan kementerian.

"Kantor kita juga kecil barang kali berguna kalau mereka terekam dengan baik dalam setahun supaya diketahui seperti apa dia. Barangkali itu akan membuat semangat menjadi lebih meningkat," jelas Darmin.

Dengan dilantiknya para CPNS baru ini, Darmin berharap semua pegawai bisa lebih optimis dan ambisius dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Mengingat dinamika pekerjaan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian selalu berubah-ubah seiring perubahan di segala sektor.

"Salah satu unsur penting bagi pegawai di kantor Menko adalah ada kesenangan mengikuti substansi ada gairah seperti seorang peneliti. Karena Anda tidak bisa mengerjakan pekerjaan kalau berharap sekadar melakukan tugas-tugas yang sudah baku seperti di kementerian teknis," pungkasnya. (mdk/idr)