Tjahjo Kumolo Minta PNS Bersedia Diminta Kerja Lintas Instansi
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo terus menggaungkan konsep ASN Merdeka. Lewat konsep ini, PNS diminta siap untuk bekerja lintas instansi sesuai permintaan.
"Kami ke depan juga ingin ASN jadi ASN Merdeka. ASN Merdeka itu, mulai dia mendaftar sebagai pegawai negeri, masuk di PANRB, jangan sampai dia pensiun di PANRB," ujar Tjahjo dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021, Senin (20/12).
Tidak hanya lintas instansi, PNS juga bisa saja berpindah ke badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pertamina, PLN, dan lainnya. Selain itu, karyawan swasta juga diberi kesempatan untuk bisa menduduki posisi eselon I dan II di suatu kementerian/lembaga.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa tujuan aturan baru tata cara kerja PNS? Penyesuaian tata cara kerja ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
"Dia (PNS) bisa pindah di kementerian lain, dia bisa pindah di BUMN, dan di BUMN juga bisa pindah di Kementerian PANRB. Termasuk deputi kami, SDM kami juga kami ambilkan dari mantan PT BNI dan Bank Mandiri," tuturnya.
"Itu contoh-contoh yang ingin kita bangun dalam konteks birokrasi atau ASN yang merdeka," tegas Tjahjo.
Menurut Tjahjo, terbukanya peluang pekerja swasta menjadi pejabat PNS akan membuat kerja birokrasi jadi lebih cepat dan efektif.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan tiga agenda utama reformasi birokrasi jangka pendek. Antara lain, mempercepat perizinan investasi, mempercepat layanan masyarakat, dan menghitung ulang komposisi ASN/PNS yang benar-benar dibutuhkan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan PNS harus siap ditugaskan di manapun, termasuk di IKN.
Baca SelengkapnyaUU ASN mengatur kesempatan PNS mengisi jabatan lain di BUMN kian terbuka. Termasuk bagi TNI/Polri untuk mendapat posisi jabatan sipil.
Baca Selengkapnya"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaSetelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.
Baca SelengkapnyaTotal ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaMenteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaRUU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Mengingat selama ini perekrutan PNS harus menunggu siklus tahunan.
Baca SelengkapnyaPenerapan ASN bisa mengisi jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi.
Baca SelengkapnyaMendagri janjikan ASN yang mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karirnya akan moncer.
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal yang mengatur kinerja PNS hingga ASN
Baca SelengkapnyaRancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca Selengkapnya