Tjahjo Kumolo Sebut Tak Semua Pegawai KPK akan Jadi PNS

Merdeka.com - Pasca hasil revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diterbitkan pada Jumat (18/10) lalu, status pegawai KPK akan berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Dengan begitu, pegawai KPK yang kelak berstatus sebagai ASN nantinya dapat mengisi posisi di setiap kementerian/lembaga yang ada.

Namun begitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak semua pegawai KPK secara otomatis bisa menjadi PNS.

"Kami akan menyaring dulu. Tapi secara prinsip kami memahami kebutuhan yang ada di KPK," kata Tjahjo di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/10).

Dalam proses penyaringan ini, pihaknya akan menyeleksi terlebih dahulu siapa saja pegawai KPK yang saat ini masih bekerja, dan memang berhasrat untuk jadi PNS.

"Akan ada proses seleksi dulu dong. Kan ada yang mau dan ada yang tidak. Kalau ada yang mau, silakan. Karena dengan ASN itu, nanti pegawai KPK bisa mengisi di semua kementerian/lembaga. Misal, bisa di Kementerian PANRB, bisa di departemen mana (yang ada di sana)," ungkap dia.

Tjahjo menyampaikan, perpindahan status pegawai KPK menjadi PNS masih terus dibahas bersama dengan para stakeholder terkait. "Akan kami bahas bersama dong, saat ini kami menampung dulu (berbagai usulan)," sambungnya.

Oleh karenanya, pihaknya saat ini terus intens berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan KPK untuk kejelasan status pegawainya di masa mendatang. "Kami baru saja melakukan secara lisan dan tertulis kepada teman-teman di deputi dan sudah ketemu dengan KPK," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com