Follow
Transfer daerah dan dana desa turun Rp 16,3 triliun di 2017
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat transfer ke daerah dan dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2017 menurun Rp 16,3 triliun dibanding APBN Perubahan 2016, yakni dari Rp 776,3 triliun menjadi Rp 760 triliun.
Angka ini terdiri dari alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 700 triliun dan alokasi dana desa sebesar Rp 60 triliun. Meski menurun, porsi dana desa dalam R-APBN 2017 mengalami peningkatan dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 47 triliun.
"Transfer ke daerah dibanding 2016 lebih rendah, karena DBH (dana bagi hasil) lebih rendah. Ada perbaikan alokasi, penyaluran, dan arah penggunaan DBH secara proporsional, transparan, dan akuntabel," kata Sri di Jakarta, Selasa (16/8) malam.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Apa yang dicapai Desa Wunut dari Dana Desa? Pada 2023, omzet Bumdes Sumber Kamulyan sebesar Rp7.824.313.780 dengan laba bersih Rp5.749.754.380. Umbul Pelem Waterpark menyumbang penghasilan desa Rp3,1 miliar.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dengan demikian, Sri Mulyani berharap dana alokasi umum (DAU) tidak akan menurun meski ada penurunan dari alokasi transfer daerah. Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki alokasi dana alokasi khusus (DAK) untuk percepatan pelayanan dasar publik.
Yakni melalui alokasi DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional dan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
"Jadi tidak ada satupun daerah yang dibahayakan karena rendahnya transfer daerah. Ini sebabkan kenapa defisitnya lebih tertekan ke atas. Kami akan sesuaikan DAK sesuai tema kurangi kesenjangan," imbuhnya.
Dalam R-APBN 2017, transfer ke daerah dan dana desa terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp 672 triliun, dana desa sebesar Rp 60 triliun, dana otonomi khusus dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp 20,5 triliun, dan dana insentif daerah sebesar Rp 7,5 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data kemiskinan BPS penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.
Baca Selengkapnya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya
Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca Selengkapnya
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya