Transfer daerah diperbesar, pemda diminta bangun infrastruktur
Merdeka.com - Dalam pagu anggaran RAPBN 2016, Kementerian Keuangan menaikkan porsi Dana Alokasi Umum (DAU). Pertimbangannya untuk memperkecil ketimpangan antar daerah. Pemerintah pusat juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Alokasi DAU pada RAPBN 2016 mencapai Rp 388,25 triliun atau naik 10,02 persen dibanding APBNP 2015 sebesar Rp 352,89 triliun. DAU masuk dalam komponen dana transfer daerah yang di RAPBN 2016 mencapai Rp 735,2 triliun atau naik 14,2 persen dari angka APBNP 2015 sebesar Rp 643,8 triliun.
"Pada tahun ini kami perbaiki formulasi DAU nya karena sudah ada daerah yang diuntungkan dengan hasil Sumber Daya Alam, maka harus imbang dengan daerah lain yang SDA atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya kecil, jadi kesenjangan antar daerah tidak besar," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).
-
Bagaimana DANA terus bertumbuh secara signifikan? Selain melalui jumlah penggunanya, pertumbuhan yang signifikan juga ditandai dengan melonjaknya jumlah UMKM mitra DANA Bisnis yang kini mencapai 700 ribu dan rata-rata transaksi harian yang meningkat sebesar 102 persen (YoY).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
Menkeu Bambang menjelaskan, Dana Alokasi Umum juga diyakini membantu keuangan daerah agar setara dengan wilayah lain yang memiliki pendapatan daerah besar. Karena itu besaran DAU yang diterima masing-masing daerah berbeda. Pemerintah menentukan besaran DAU berdasarkan beberapa kriteria.
Mulai dari banyaknya jumlah penduduk, luas wilayah, hambatan geografis, banyaknya daerah terpencil, kecilnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga kualitas Sumber Daya Manusia. Daerah yang memenuhi kualifikasi tersebut, dijanjikan mendapat alokasi DAU lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
Terlepas dari itu, Menkeu Bambang mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan DAU sebaik-baiknya, dan menyisihkan sebagian dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur utama. Daerah otonom, menurutnya, juga harus menyadari bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bukan satu-satunya sumber dana pembangunan infrastruktur daerah.
"Peningkatan DAU ini tentunya sesuai dengan semangat desentralisasi, sehingga penggunaannya harus tepat dan efisien. Khususnya demi pembangunan infrastruktur, daerah jangan beranggapan bahwa sumber dananya dari DAK saja. DAU pun perlu ada porsi besar untuk infrastruktur," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaKementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.
Baca SelengkapnyaDari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaKinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya