Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Transfer daerah diperbesar, pemda diminta bangun infrastruktur

Transfer daerah diperbesar, pemda diminta bangun infrastruktur Jalan rusak Pontianak-Badau. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam pagu anggaran RAPBN 2016, Kementerian Keuangan menaikkan porsi Dana Alokasi Umum (DAU). Pertimbangannya untuk memperkecil ketimpangan antar daerah. Pemerintah pusat juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Alokasi DAU pada RAPBN 2016 mencapai Rp 388,25 triliun atau naik 10,02 persen dibanding APBNP 2015 sebesar Rp 352,89 triliun. DAU masuk dalam komponen dana transfer daerah yang di RAPBN 2016 mencapai Rp 735,2 triliun atau naik 14,2 persen dari angka APBNP 2015 sebesar Rp 643,8 triliun.

"Pada tahun ini kami perbaiki formulasi DAU nya karena sudah ada daerah yang diuntungkan dengan hasil Sumber Daya Alam, maka harus imbang dengan daerah lain yang SDA atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya kecil, jadi kesenjangan antar daerah tidak besar," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).

Orang lain juga bertanya?

Menkeu Bambang menjelaskan, Dana Alokasi Umum juga diyakini membantu keuangan daerah agar setara dengan wilayah lain yang memiliki pendapatan daerah besar. Karena itu besaran DAU yang diterima masing-masing daerah berbeda. Pemerintah menentukan besaran DAU berdasarkan beberapa kriteria.

Mulai dari banyaknya jumlah penduduk, luas wilayah, hambatan geografis, banyaknya daerah terpencil, kecilnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga kualitas Sumber Daya Manusia. Daerah yang memenuhi kualifikasi tersebut, dijanjikan mendapat alokasi DAU lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Terlepas dari itu, Menkeu Bambang mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan DAU sebaik-baiknya, dan menyisihkan sebagian dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur utama. Daerah otonom, menurutnya, juga harus menyadari bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bukan satu-satunya sumber dana pembangunan infrastruktur daerah.

"Peningkatan DAU ini tentunya sesuai dengan semangat desentralisasi, sehingga penggunaannya harus tepat dan efisien. Khususnya demi pembangunan infrastruktur, daerah jangan beranggapan bahwa sumber dananya dari DAK saja. DAU pun perlu ada porsi besar untuk infrastruktur," jelasnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024
Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024

Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar

Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.

Baca Selengkapnya
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun

Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Cairkan Rp7,4 T untuk Perbaiki Jalan Rusak di Daerah, Panjangnya 2.000 Km
Sri Mulyani Cairkan Rp7,4 T untuk Perbaiki Jalan Rusak di Daerah, Panjangnya 2.000 Km

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Cairkan Tambahan Dana Desa Rp2 Triliun, Setiap Desa Dapat Rp132 Juta
Sri Mulyani Cairkan Tambahan Dana Desa Rp2 Triliun, Setiap Desa Dapat Rp132 Juta

Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.

Baca Selengkapnya
FOTO: Realisasi Investasi Tahun 2023 Meningkat 17,5 Persen
FOTO: Realisasi Investasi Tahun 2023 Meningkat 17,5 Persen

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Warga Jateng & Jabar Terbanyak Terima Ganti Rugi Pembebasan Lahan, Nilainya Triliunan
Warga Jateng & Jabar Terbanyak Terima Ganti Rugi Pembebasan Lahan, Nilainya Triliunan

Dari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun
Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun

Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya