Transjakarta Minta Tarif Bahan Bakar Bus Listrik Bisa Rp700 per kWh
Merdeka.com - Direktur Utama PT Transjakarta, Agung Wicaksono, mengakui bahwa biaya investasi untuk satu unit bus listrik setara dua kali lipat dari bus konvensional. Sehingga beban operasional yang dikenakan kepada penumpang akan meningkat.
Agung mengatakan besaran biaya tarif listrik yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 bahkan belum bisa mengompensasi biaya pembelian bus listrik. Dalam aturan tersebut memang tarif listrik hanya sebesar Rp1.445 per kilowatt per jam (kWh), lebih rendah ketimbang biaya bahan bakar solar yang sebesar Rp5.150 per liter dan gas yang sebesar Rp3.100 per liter.
"Tarif listrik Rp1.445 kilowatt per kilometer ini masih kurang, ini diperlukan untuk kompensasi biaya pembelian yang lebih mahal sehingga bisa lebih murah lagi. Jadi biaya operasional bisa lebih murah kalau tarif listriknya bisa diberi keringanan," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/8).
-
Kenapa pemilik bus dianggap bertanggung jawab? 'Saya kira selain sopir bus yang lalai dan memaksakan, kuat dugaan pemilik bus juga sebenarnya mengetahui kondisi ini. Karena hanya dua dugaannya, unit bus tidak pernah dicek atau sengaja dibiarkan beroperasi meski bermasalah.' 'Apa pun itu, dua-duanya jelas salah.
-
Bagaimana cara mobil listrik mempengaruhi jumlah pekerjaan? Pekerjaan yang berkaitan dengan pengelasan, pengolahan logam, serta manajemen bisnis dan administrasi diperkirakan akan berkurang seiring dengan meningkatnya penggunaan mobil listrik.
-
Kenapa mobil listrik lebih efisien? Karena menggunakan tenaga listrik sepenuhnya, kendaraan ini tidak memerlukan bahan bakar fosil, yang berkontribusi pada efisiensinya.
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya meminta agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa mengenakan tarif listrik kepada transportasi umum setara dengan biaya produksi di industri yang sebesar Rp700 per kilowatt.
Apalagi, produksi listrik di Jawa dan Bali saat ini kelebihan pasokan terutama pada malam hari. Sebab, aktivitas industri dan perkantoran pada saat malam hari berkurang atau tidak menyerap listrik.
"Hanya rumah tangga yang menggunakan, kalau bisa kami serap ini, sebesar harga biaya produksi hanya Rp700, itu bisa berkah untuk bus kami yang bisa berjalan dengan bersih, low emisi, dan kurangi kemacetan. Jadi ini kenapa kita ingin tarif listrik lebih murah," tegas dia.
Sebagai informasi, saat ini Transjakarta sudah memiliki 3 bus listrik berbasis baterai dengan luas dimensi 2.550 milimeter atau lima senti lebih besar ketimbang bus konvensional. Satu bus listrik hasil produksi PT Mobil Anak Bangsa dan dua bus hasil produksi BYD Auto asal China.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Retrofitting dilakukan untuk mempercepat elektrifikasi di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaBus listrik ini juga sudah dilengkapi dengan penyejuk ruangan dan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Baca SelengkapnyaBesaran insentif motor listrik akan dinaikkan, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meluncurkan sebanyak 22 unit armada bus listrik terbaru
Baca SelengkapnyaPenambahan bus listrik Transjakarta dianggap bisa menekan polusi udara yang memburuk.
Baca SelengkapnyaSubsidi konversi motor listrik juga akan naik dari sebelumnya Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Baca SelengkapnyaSubsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran.
Baca SelengkapnyaBiaya cas mobil listrik sangat bergantung pada jenis baterai
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut akan memberikan harga BBM khusus untuk mitra Grab.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca Selengkapnya