Transportasi Ibu Kota Baru Berbasis LIstrik, Termasuk LRT Balikpapan-Samarinda

Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyebut bahwa pemerintah akan menerapkan sistem transportasi massal berbasis listrik di ibu kota baru, yakni wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menhub Budi Karya menilai pembangunan sistem transportasi berbasis listrik, seperti LRT, sesuai dengan konsep ibu kota baru yang diinginkan pemerintah, yakni bebas polusi dan ramah lingkungan.

"Kota baru yang ada di Kalimantan Timur itu kami harapkan menjadi kota masa depan, di mana kita mengaplikasikan transportasi berbasis listrik," kata Budi Karya saat menghadiri Pembukaan Pameran Indotrans Expo 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat.

Menhub menjelaskan bahwa nantinya akan ada tiga bandara yang terhubung ke ibu kota baru. Saat ini wilayah ibu kota baru telah terkoneksi oleh dua bandara, yakni Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Untuk bandara ketiga, Menhub menilai investasi akan dilakukan pihak swasta. Di sisi lain, pemerintah akan mengkoneksikan ketiga bandara tersebut dengan kereta LRT menuju pusat kota dan Kawasan Berorientasi Transit (TOD).

"Kami tinggal mengkoneksikan antara Samarinda ke Balikpapan dengan kereta LRT. Dari situ, di tengahnya ada kota baru. Kota baru kami rancang semuanya menggunakan listrik, dari titik TOD ke arah pusat kota," kata Menhub.

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota-nya dari DKI Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan kebutuhan investasi hingga Rp466 triliun.

Bappenas menyebut jumlah tersebut di luar biaya lain, yakni operasional pemerintahan selama masa pembangunan dan selama masa transisi. Ada pun kebutuhan dana sebesar Rp466 triliun itu dialokasikan dari tiga skema pembiayaan.

Bappenas menyebutkan pembiayaan terbesar akan bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp253,4 triliun atau sekitar 54,4 persen.

Pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen mencapai Rp123,2 triliun dan pembiayaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun.

Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara akan dilakukan bertahap tahun 2021 dan pemindahan ibu kota negara dimulai tahun 2024.