Triwulan I, Pertamina catat konsumsi BBM subsidi 11,2 juta KL

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah mengalokasikan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 47,35 juta Kilo Liter (KL) dalam APBN tahun ini. PT Pertamina (Persero) mencatat, dalam kurun waktu 1 Januari-31 Maret, perseroan telah menyalurkan sebanyak 11,2 juta KL atau sekitar 23,6 persen alokasi BBM bersubsidi.

"Realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 mencapai 11,02 juta KL," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/4).

Realisasi tersebut terbagi menjadi penyaluran premium, solar, serta kerosin (minyak tanah). Dalam triwulan I 2014, Pertamina telah menyalurkan premium sekitar 7,1 juta KL atau sekitar 22 persen dari kuota sebesar 32,32 juta KL.

Orang lain juga bertanya?

"Realisasi tersebut naik 1,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebanyak 6,98 juta KL," kata Ali.

Untuk Solar, terang Ali, Pertamina mendapat kuota sebesar 14,14 juta KL tahun ini. 3 Bulan awal tahun ini, Pertamina telah menyalurkan sebanyak 3,85 juta KL.

"Realisasi penyaluran solar bersubsidi menunjukkan kenaikan lebih besar yaitu 3,91 persen dari periode yang sama sebesar 3,7 juta KL," ungkap dia.

Sementara untuk kerosin, kata Ali, tahun ini Pertamina mendapat kuota sebesar 900.000 KL. Jumlah kerosin yang tersalurkan pada triwulan I mencapai 249.000 KL.

"Salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program konversi kerosin ke Elpiji 3 Kg yang dilaksanakan Pertamina," ucap Ali.

Selanjutnya, Ali memastikan cadangan BBM Pertamina masih dalam kondisi aman dengan rata-rata kecukupan untuk 20,73 hari. "Stok Premium dan Solar masing-masing 18,32 hari dan 18,46 hari," terang dia.

Lebih lanjut, Ali menyatakan, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG untuk mengamankan pendistribusian selama pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. Satgas ini akan bertugas mulai 16 Maret hingga 9 April 2014.

"Fokus utama dari pembentukan Satgas BBM dan LPG ini untuk mengantisipasi potensi kendala distribusi selama pelaksanaan pesta demokrasi," pungkas dia. (mdk/bim)