Truk kelebihan muatan rusak jalan, timbulkan kerugian Rp 43 triliun
Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyatakan banyaknya kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) berdampak pada kerugian seperti kemacetan yang sistematis. Selain itu, diperkirakan kerugian negara akibat jalan rusak mencapai sebesar Rp 43 triliun.
Maka dari itu, saat ini pihaknya terus berupaya untuk memperkuat regulasi terkait operasional jembatan timbang yang rencananya bakal dialihkan dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pihak swasta.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar pendapatan yang diterima negara dari pengoperasian jembatan timbang menjadi lebih jelas. Itu lantaran dia merasa beberapa oknum di pemerintahan daerah acapkali menyalahgunakan tugas tersebut.
-
Kenapa pembangunan jembatan ini dilakukan? Hadirnya pembangunan jembatan ini menjadi keluhan masyarakat karena kondisi sering terjadi kemacetan parah di jembatan ini.
-
Siapa yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini? Proyek pembangunannya memakan waktu hampir 10 tahun dan melibatkan ribuan insinyur serta pekerja konstruksi.
-
Apa fungsi utama jembatan ini saat dibangun? Mengutip situs smkentaf.sch.id, jembatan ini dibangun oleh perusahaan swasta Belanda sebagai bagian dari infrastruktur untuk mendukung operasional perkebunan mereka.
-
Bagaimana pembangunan jembatan ini dilakukan? “Pembangunan ini akan menambah akses jembatan baru, sehingga menjadi dua akses jembatan. Selain itu, akan dilakukan diperkuat jembatan eksisting yang sudah ada,“ jelas Gubernur Andi.
-
Kapan proyek pemeliharaan jembatan dimulai? Proyek penguatan tiang jembatan itu sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu.
-
Apa yang didorong oleh Kementan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong HUT ke 78 RI menjadi semangat dalam membangun pertanian yang berdaulat pangan.
"Pak Karwo (Soekarwo, Gubernur Jawa Timur) bilang sama saya, PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang didapat dari situ lebih banyak yang masuk kantong. Satu Pemda juga sempat mengatakan, jabatan yang paling favorit di Pemda itu adalah menjadi penguasa di jembatan timbang," ungkap dia di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (17/7).
Adapun Jawa Timur dan Jawa Barat sendiri, tambahnya, akan jadi titik penegakan hukum jembatan timbangnya difokuskan. Sebab, pergerakan kendaraan berlebihan muatan banyak berpusat di dua kawasan itu.
Dia melanjutkan, Kemenhub telah merintis upaya untuk menjalin ikatan kerjasama dengan pihak swasta, termasuk sebagai koordinator dari beberapa jembatan timbang. Ia menyebutkan, sudah ada dua BUMN yang sudah mengambil alih peran, yakni PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT SUCOFINDO (Persero).
Lewat kerjasama tersebut, Menhub Budi mengatakan, bakal ada suatu keuntungan tersendiri bagi pihak operator dalam hal ongkos pemeliharaan jalan. "Anda bayangkan, satu penggal jalan 100 km itu katakan ada biaya maintenance sebanyak Rp 20-Rp 40 miliar. Kalau mereka menyisihkan itu Rp 5 miliar untuk mengelola jembatan timbang, pasti kerusakan yang tadinya Rp 200 miliar bisa turun jadi Rp 150 miliar," paparnya.
"Jadi ada suatu advantage yang diperoleh oleh tim perusahaan yang memelihara jalan dengan lebih murah," dia menambahkan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Perhubungan jangan hanya fokus di jalan raya, namun dapat mengoptimalisasi angkutan kereta api.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaSeharusnya jembatan bisa dilalui kendaraan bertonase berat, namun karena dikorupsi sehingga tidak mampu.
Baca SelengkapnyaBina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan dengan nilai anggaran Rp145 miliar.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaKeberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Baca SelengkapnyaAngka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyitaan ini merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui kanal Kontak Kami Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaKemenhub sedang melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.
Baca Selengkapnyaejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya