Trump jadi presiden, Indonesia hentikan rencana ikut pasar bebas AS

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia akan menghentikan rencana keikutsertaan dalam perundingan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) atau pasar bebas AS setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika menarik diri dari negosiasi tersebut.

Deputi Sekretariat Wapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Dewi Fortuna Anwar mengatakan, usai kunjungan kehormatan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu, bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tidak akan menindaklanjuti rencana bergabung dengan TPP.

"Tadi Pak Wapres mengatakan Indonesia tadinya sempat tertarik bergabung dengan TPP, tapi kalau Amerika sendiri sudah tidak ada di TPP, tidak usah ditindaklanjuti lagi," kata dia seperti ditulis Antara, Rabu (25/1).

Terkait dampak penarikan diri AS terhadap kerja sama dengan Indonesia, Dewi mengatakan Indonesia baru tertarik untuk bergabung dengan TPP karena melihat adanya peluang untuk berkompetisi di pasar yang lebih luas, oleh karena itu posisi Indonesia masih menunggu posisi negara-negara lain terkait kerja sama perdagangan regional tersebut.

"Jadi sekarang itu fokusnya lebih kepada kerja sama bilateral yang saling menguntungkan," kata dia.

Dewi mengatakan, Indonesia juga menyambut baik keinginan AS untuk lebih fokus pada peningkatan kerja sama bilateral, terutama di bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional, yakni pembangunan infrastruktur, kemandirian pangan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta peningkatan manufaktur.

Indonesia menyatakan tertarik untuk bergabung dalam perundingan TPP setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pada Februari 2016, dan telah memerintahkan jajarannya untuk mempelajari skema kerja sama tersebut mengingat Indonesia akan masuk di tengah-tengah perundingan.

TPP digagas oleh Presiden Barack Obama pada 2013 sebagai wadah perdagangan bebas di kawasan Pasifik yang melibatkan banyak negara, termasuk beberapa anggota ASEAN, namun pada 23 Januari 2017 Presiden Donald Trump membatalkan keikutsertaan AS dalam perundingan tersebut.