Tumpukan masalah program satu juta rumah di 3 tahun Jokowi-JK

Merdeka.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah per tahun guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, program tersebut belum terealisasi secara maksimal. Di mana pada 2015 lalu capaiannya hanya sekitar 699.770 rumah, kemudian pada 2016 baru terbangun 805.169 rumah.

Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), Edi Permadi mengungkapkan setidaknya ada tiga kendala utama yang sering ditemui pada proses pengembangan program satu juta rumah. Pertama adalah sulitnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Edi mengaku sering mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai lokasi yang sebenarnya tak memenuhi syarat. "Mereka usulkan kepada kita akan suatu lokasi untuk pembangunan rusun berdasarkan permintaan, kalau memenuhi syarat kita akan bangun di sana tapi sayangnya setelah kita tinjau banyak yang tidak lolos verifikasi," tutur Edi.

Selain itu, pemerintah juga banyak menerima proposal pembangunan rumah susun dari pemerintah daerah. Namun, masyarakat sebenarnya lebih menginginkan rumah tapak.

Terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana pada pemukiman yang akan dibangun juga menjadi kendala. Ketika akses jalan dibangun terlebih dulu, lama kelamaan akan rusak karena dilewati oleh kendaraan pengangkut alat berat.

"Nah sekarang kita upayakan rumahnya jadi dulu baru kita bangun jalannya. Sebab ini yang membuat dana program sejuta rumah berkurang dari yang dialokasikan sebelumnya," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Maurin Sitorus, menambahkan para pengembang properti Tanah Air enggan membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau miskin. Alasannya, profit atau untung yang didapat pengembang dari rumah murah sangat sedikit.

"Profit margin rendah 15 persen, rumah mewah sampai 30 persen, biaya perizinan rumah MBR dan mewah itu sama. Jadi makin enggan," ujarnya.

Menurutnya, pengembang saat ini juga terkendala masalah lahan yang menjadi modal utama membangun rumah. "Dulu ada BUMN yang membangun rumah, tapi kemampuannya rendah. Maka kita dorong pengembang membangun rumah MBR. Tapi masalah utama soal tanah, perizinan," jelas dia.

Masalah perizinan ini juga diamini oleh pengusaha properti. Ketua Real Estate Indonesia (REI), Soelaiman Soemawinata, menuturkan realisasi program satu juta rumah yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi-JK terancam sulitnya perizinan di daerah. Pemerintah daerah dinilai enggan menyederhanakan perizinan karena khawatir penerimaan dari retribusi berkurang.

"Diduga banyak daerah-daerah itu tak melaksanakan karena mereka enggak menempatkan program perumahan sebagai prioritas, atau bisa karena ada conflict of interest, karena kan penyederhanaan perizinan akan ada retribusi yang berkurang," jelasnya.

Padahal, program satu juta rumah merupakan proyek strategis karena menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Namun, diakui, sudah ada pemda yang melakukan pemangkasan perizinan untuk kemudahan industri properti.

Presiden Joko Widodo telah meminta pemerintah daerah untuk tak lagi mempersulit izin pembangunan rumah. "Masalah ini harus dirampungkan. Ini masalah klasik dan suka membuat jengkel. Mereka (pengembang) ingin cepat dan kita dipersulit. Ini harus dihilangkan," ujarnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, masih menemukan ada rumah bersubsidi yang belum ditempati masyarakat. "Untuk tahu ketepatan sasaran, secara rutin kami monitoring ke lapangan. Banyak rumah yang tidak dihuni," ungkapnya.

Dia menjelaskan yang menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yang belum memadai.

"Karena belum sesuai keinginan mereka (masyarakat). Konstruksinya kurang bagus. Selain itu standar PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)-nya belum lengkap," tambahnya.

Pengamat properti, Ali Tranghanda, mengatakan masih cukup banyaknya rumah subsidi yang belum ditempati masyarakat dapat saja mengganggu program sejuta rumah yang tengah digalakkan oleh pemerintah Jokowi.

Dia menjelaskan, hal yang tidak diperhatikan pengembang rumah subsidi adalah soal aksesibilitas, seperti tersedia jalan masuk ke lokasi rumah, atau jarak antara lokasi perumahan dengan pusat-pusat transportasi umum.

"Banyak rumah subsidi itu yang dibangun tapi tidak memperhatikan lokasi. Jadi misalnya jalan akses belum ada, jauh dari stasiun kereta api. Itu yang paling banyak," jelasnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran, Ernie Tisnawati, mengatakan saat ini terdapat 3,1 juta keluarga memiliki rumah lebih dari satu. Sedangkan 11,8 juta keluarga lainnya justru tidak memiliki rumah sama sekali.

Oleh karena itu, perlu adanya sebuah strategi kolaborasi antar elemen berbasis Pentahelix yakni kolaborasi antara akademisi, pemerintah, corporate, komunitas dan media demi mewujudkan rencana pemerintah membangun satu juta rumah murah.

"Pembangunan perumahan merupakan urusan yang sulit dan juga rumit. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagi urusan dan tidak ada lembaga yang bisa menanganinya sendirian, oleh karenanya beberapa pihak harus berkolaborasi, dan harus ada sistem yang mengatur kolaborasi tersebut," ujarnya.