Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tunggakan pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara capai Rp 600 M

Tunggakan pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara capai Rp 600 M SPT pajak. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Nilai tunggakan pajak di tiga provinsi wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara mencapai Rp 600 miliar. Tunggakan tersebut terhitung sejak lima tahun lalu hingga hari ini.

Humas Kantor DJP Sulselbartra, Aris Bamba menjelaskan, jenis pajak dari tunggakan Rp 600 miliar lebih itu adalah PPh atau Pajak Penghasilan dan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.

"Saya tidak bisa merinci diantara Rp 600 miliar itu berapa tunggakan jenis PPH dan berapa yang PPN. Itu semua akumulasi sejak lima tahun silam yang terkumpul mulai dari tunggakan yang hanya senilai Rp 10.000 hingga Rp 100 juta," ujar Aris Bamba kepada wartawan, Selasa (3/1). Aris menegaskan memang nilainya ada yang kecil-kecil saja tapi karena banyak wajib pajak yang tersebar di tiga provinsi itu sehingga nilainya mencapai ratusan miliar Rupiah.

Aris Bamba menjelaskan, pada hari ini merupakan hari pertama dibuka lagi Tax Amnesty periode ketiga dengan tebusan 5 persen. Menurutnya, Ditjen Pajak telah mengecek kantor-kantor pelayanan pajak (KPP) dan kelihatannya masih sepi.

"Baru satu atau dua orang yang mendatangi KPP di wilayahnya masing-masing, itu pun baru sebatas konsultasi," katanya.

Sasaran Tax Amnesty periode ketiga dari Januari hingga Maret mendatang itu, kata Aris Bamba, masih sama dengan periode kedua dengan tarif tebusan dua persen yakni UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kalangan-kalangan tertentu.

"Sasaran utama kita di periode ketiga ini adalah menyisir kembali potensi-potensi yang masih tersisa di tax amnesty periode pertama dan periode kedua,” jelasnya.

Dia menambahkan, capaian tagihan pajak di periode pertama itu sebesar Rp 865,3 miliar dari jumlah peserta wajib pajak sebanyak 9.720 orang dan capaian di periode kedua senilai Rp 140 miliar dari jumlah peserta wajib pajak sebanyak 8.610 orang.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun

Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024
Pajak Digital Sumbang Rp17 Triliun ke Pendapatan Negara Hingga Januari 2024

Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun, Kantor DJP Bali Sudah Kumpulkan Pajak Rp6,1 Triliun
Awal Tahun, Kantor DJP Bali Sudah Kumpulkan Pajak Rp6,1 Triliun

Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.

Baca Selengkapnya
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Baca Selengkapnya
Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Seluma yang Rugikan Negara Rp1,2 M
Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Seluma yang Rugikan Negara Rp1,2 M

Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital
Sri Mulyani Kantongi Rp16,9 Triliun dari Pungutan Pajak Digital

Angka tersebut diperoleh dari 163 perusahaan pemungut.

Baca Selengkapnya
Hingga Juli 2024, Penerimaan Negara dari Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp26,75 Triliun
Hingga Juli 2024, Penerimaan Negara dari Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp26,75 Triliun

Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.

Baca Selengkapnya