Tunggu bea keluar, kontrak karya Freeport belum ditandatangani

Merdeka.com - Hingga berita ini diturunkan, memorandum of understanding (MoU) renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia belum ditandatangani. Padahal, rencananya MoU tersebut diteken sekitar pukul 11.00 WIB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, R Sukhyar akhirnya mengakui bahwa MoU tersebut belum ditandatangani lantaran masih alotnya pembahasan soal pemberian bea keluar dari pemerintah untuk Freeport. Salah satu syarat diberikannya fasilitas bea keluar adalah pembangunan smelter, dan Freeport dikabarkan sudah menyetujui soal itu.

Dari pengakuan Sukhyar saat ini Direktur Utama PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto masih menunggu keluarnya peraturan menteri keuangan (PMK) soal bea keluar.

"Kita masih nunggu no surat PMK dan hari ini bisa. Karena kita juga ingin konsentrat itu bisa keluar. Ada (Dirut Freeport) dia masih nunggu di kantor saya. Saya akan ke sana," tutupnya.

Sukhyar mengaku akan menyelesaikan persoalan ini dan amandemen kontrak karya harus ditandatangani hari ini.

"Pokoknya harus teken (amandemen MoU). Iya (nunggu PMK Bea Keluar) tapo kan kita bisa bicara yang laen, kita tinggal tentukan judul PMK-nya aja kan. Judul PMK, harapan kita kan nomor PMK itu keluar hari ini," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menyatakan opsi relaksasi bea keluar dapat diberikan jika perusahaan tambang telah berkomitmen membangun smelter. Besaran relaksasi disinkronkan dengan tahap penyelesaian smelter.

"Jadi misal proses pembangunan smelter sudah 10 persen maka besaran relaksasinya sekian. Jika sudah mencapai 20 persen maka besaran relaksasinya sekian," ujar Direktur Jenderal Bea Cukai, Agung Kuswandono, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/7).

Agung menyebut proses relaksasi bea keluar ini masih dalam pembahasan finalisasi. "Intinya jadi digabungkan antara proses perkembangan smelter dengan (relaksasi) bea keluar."

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengisyaratkan bahwa tarif bea keluar konsentrat mineral ditetapkan sebesar 10 persen. Usulan tersebut sudah diterima oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dan akan diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"(Bea keluar) Sekitar 10 persen, itu up and down," kata Hidayat selepas rapat koordinasi pemerintah di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. (mdk/noe)