Tunggu Revisi Aturan, Tunjangan PNS Bakal Diganti Beras dan Diantar ke Rumah

Merdeka.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso kembali menekankan komitmen untuk memberikan tunjangan beras kepada seluruh PNS dan TNI/Polri dalam bentuk fisik, bukan uang bonus yang terselip di gaji.

Mantan Kabareskrim Polri itu menilai, selama ini PNS dan TNI/Polri terbilang rugi dalam menerima tunjangan beras. Sebab, uang tunjangan yang diterima terhitung jauh lebih kecil dari harga beras di pasaran saat ini.

"Sekarang ini TNI, Polri, ASN tunjangan berasnya diberikan dalam bentuk uang. Kalau tidak salah nilainya Rp7.200 (per Kg) untuk pembelian beras. Faktanya mereka membeli beras pasti di atas Rp10.000 (per Kg)," kata Budi Waseso saat berkunjung ke Hypermart Puri Indah di Jakarta, Rabu (8/2).

"Berarti mereka itu sebenarnya nombok kurang lebih Rp3.000, tapi gak terasa karena sudah include dengan gaji. Jadi dia tidak merasa nombok walaupun sebenarnya nombok," sebutnya.

Terkait mekanisme pemberian tunjangan beras PNS dalam bentuk uang, itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015, tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dam Bentuk Natura dan Uang.

Dalam kebijakan tersebut, pemberian tunjangan beras ditetapkan sebesar 10 Kg per bulan, atau uang untuk pembelian beras 10 Kg dengan perhitungan Rp8.074 per kg.

Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai, besarannya Rp7.242 per Kg. Sehingga, tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS serta TNI/Polri tiap bulannya sebesar Rp72.420 per orang.

Rencana Skema dan Aturan Baru

Budi Waseso membeberkan rencana skema pemberian tunjangan beras dalam bentuk fisik. Dia ingin para abdi negara tak perlu repot lagi mengambil bonus beras secara langsung, hanya tinggal menunggu tunjangan itu diantarkan langsung ke rumah.

"Nanti yang Rp7.000 itu umpamanya harga berasnya dihitung Rp10.200 (per kg). Pemerintah menambahi Rp3.200 gitu, menambahi untuk kemampuan beli. Itu ditarik ke Menkeu," terangnya.

"Setiap bulannya Bulog menyuplai itu door to door, dan nanti tidak ada lagi minta ke koperasi atau disuruh ngambil. Jadi nanti database-nya itu dari alamat rumah kita door to door sesuai dengan catatan. Jadi setiap bulan kita suplai, habis itu diaudit oleh BPK, baru akan dibayar oleh Menkeu," sebutnya.

Namun, itu masih rencana. Sebab, Budi Waseso dan Bulog masih menunggu teknis aturan yang perlu direvisi oleh instansi terkait.

"Nah, itu ada regulasi baru. Itu nanti, sabar dulu. Kalau saya sih maunya sekarang, tapi enggak bisa seperti itu," pungkas Buwas.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com