Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak dan Bea Cukai Perlu Dievaluasi Menyeluruh

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mendorong adanya evaluasi terhadap nilai renumerasi atau tunjangan terhadap pegawai di Kementerian Keuangan.

Pertimbangannya, mental birokrasi bersih dianggap belum diterapkan dengan baik di lingkup Kementerian Keuangan dan direktorat-direktorat di bawahnya.

"Mekanisme dan besaran tunjangan kinerja bagi Dirjen Pajak yang luar biasa besar juga perlu dievaluasi secara menyeluruh," ujar Misbah kepada merdeka.com, dikutip pada Kamis (9/3).

Misbah mengatakan, tingginya nilai tunjangan ataupun renumerasi bagi pegawai pajak atau bea dan cukai bahkan dapat menjadi pemicu kesenjangan antar kementerian atau lembaga. Bahkan, perilaku tercela yang diduga dilakukan oleh pegawai di bawah direktorat Kementerian Keuangan, mencederai rasa keadilan masyarakat.

Sebab, pendapatan yang besar tidak setimpal dengan kondisi masyarakat yang disiplin membayar pajak. "Ini mencederai rasa keadilan masyarakat yang membayar pajak," ucapnya.

"Ini soal mental birokrasi bersih yang belum terinternalisasi di tubuh Kementerian Keuangan. Makanya banyak yang enggan mengisi LHKPN. Padahal mereka harusnya memberi keteladanan bagi Kementerian atau Lembaga yang lain dan Pemda," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Mokhamad Najih, juga sepakat bahwa renumerasi pegawai di Kementerian Keuangan merupakan tertinggi di antara seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahanan. Namun, hal itu tidak menjamin para pegawai tidak berperilaku koruptif.

Untuk itu, dia berharap agar Kementerian Keuangan dapat meng-audit seluruh pegawainya, untuk memastikan transparansi perolehan harta kekayaan para pegawai.

"Kementerian Keuangan adalah salah satu institusi pemerintahan yang pegawai-pegawainya tingkat kesejahteraanya dan inumerasinya paling tinggi dibanding yang lain. Jadi, di sini semakin nyata bahwa perbaikan pendapatan tidak menjamin menghapus penyimpangan," ujar Najih.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan pada Rabu (8/3) memecat Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Selatan. Langkah ini diambil setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengaudit Rafael dan hasilnya terbukti bahwa dia menyembunyikan harta dan tidak mampu membuktikan sumber perolehan harta tersebut.

Tak berselang lama, Kepala Kantor Direktur Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto juga diduga memiliki harta tidak wajar. Kecurigaan ini muncul saat foto-foto Eko dengan barang-barang mewah bocor di media sosial.

Kemudian, media sosial kembali disuguhkan kekayaan pegawai yang dinilai tidak wajar. Sebuah video TikTok memperlihatkan penampakan rumah mewah di kawasan Cibubur, ramai jadi perbincangan. Dalam video tersebut disebutkan bahwa rumah mewah bak istana itu adalah milik Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassad, Andhi Pramono.

Selain itu, di media sosial juga muncul sejumlah video yang memperlihatkan anak Andhi Pramono sempat membeli sebuah baju dengan harga Rp22 juta dan celana panjang seharga Rp1 juta.