Tunjuk langsung proyek 35.000 MW, PLN cederai persaingan usaha

Merdeka.com - Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, sudah ditetapkan 109 proyek masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Sejauh ini, dari 109 proyek itu, ada 16 proyek pembangkit listrik yang mekanismenya menggunakan penunjukan langsung.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bertentangan dengan UU keuangan negara dan UU BUMN.

Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto mengatakan penunjukan langsung bertentangan dengan UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

"Keterkaitan dua UU tersebut yaitu mengatur bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang," ujarnya di Kantor Fitra, Jakarta, Minggu (19/4).

Mengacu pada dua UU itu, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan milik negara yang salah satunya meliputi kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang dan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan BUMN masuk sebagai kategori kekayaan negara.

Yenny juga menegaskan, mekanisme penunjukan langsung yang dilakukan PLN bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Secara khusus Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), menganalisa UU BUMN, UU Kekayaan Negara dan Inpres atau Perpres Pengadaan Barang dan Jasa," jelas dia.