Turunkan harga barang, Kemenhub tambah 6 rute kapal Tol Laut

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pihaknya sudah membuat tiga rute untuk angkutan kapal barang berjadwal perdana dalam program Tol Laut pada tahun 2015. Untuk tahun 2016 ini, rencananya kementeriannya akan menambah enam rute angkutan kapal untuk program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Dia mengatakan, kapal tersebut akan melayani rute-rute non komersial yang jarang atau tidak dilayani kapal niaga komersial. Dengan adanya angkutan kapal berjadwal, biaya logistik di pulau kecil ataupun Indonesia Timur bisa diturunkan.

"Tahun lalu (2015) kami melakukan pengangkutan kapal berjadwal. Tahun lalu 3 rute tahun ini tambah 6 rute. Semoga harga barang dari wilayah yang cukup jauh harganya tidak naik turun. Ada kewajaran harga," kata Menteri Jonan di Ruang Rapat Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, Selasa (26/1).

Dia menjelaskan, nantinya angkutan kapal ini akan dioperasikan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain itu, angkutan kapal ini juga akan disesuaikan dengan pesawat berjadwal.

"Dari Kementerian Perhubungan kami sudah mulai tahun ini (2016) mau dialokasikan dengan angkutan barang dengan pesawat berjadwal. Ini untuk daerah yang sulit dijangkau sehingga harus pakai pesawat. Seperti Sentani ke Wamena," imbuhnya.

Menteri Jonan berharap dengan adanya penambahan rute dan pengalokasian angkutan barang dengan pesawat berjadwal, bisa menurunkan biaya logistik barang tersebut. "Ini penting karena kalau tidak nanti kita logistic cost tidak bisa gerak. Jadi kapal ini sudah jalan, ada barang atau tidak ada tetap jalan," jelas Jonan.

Seperti diketahui, Menteri Jonan mengaku optimistis perbedaan harga antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur bisa hilang. Ini dikarenakan diluncurkannya angkutan kapal barang berjadwal perdana dalam program Tol Laut, yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keoptimisan Menteri Jonan berangkat dari penerapan aturan bahwa kapal tetap akan jalan walau tak ada barang yang diangkut. Bahkan, dirinya menyakini operator kapal tidak akan merugi meski berlayar tidak dalam posisi muatan penuh lantaran Pelni telah menerima subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk menutup biaya operasional bila kapal sepi barang.

"Harga-harga barang di Indonesia bagian Timur nanti tidak jauh beda dengan daerah produksi (Indonesia bagian Barat). Ada angkutan atau tidak. Seperti busway, ada penumpang atau tidak, dia jalan," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/11).