Turunkan harga gas, pemerintah akan pangkas PNBP dari 77 perusahaan

Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengungkapkan tengah mengkaji pemangkasan besaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari 77 perusahaan penghasil gas. Hal ini untuk menekan biaya produksi sehingga harga gas bisa lebih murah.

"Kita coba turunkan PNBP-nya. PNBP itu kecil, kisaran USD 0,7 per MMBTU. Kita (PNBP) di bawah USD 1," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/12).

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan beberapa industri yang menjadi target penurunan harga gas antara lain baja, keramik dan pupuk.

"Kita itu membahas kemungkinan penurunan harga gas. Tapi untuk beberapa industri. Tapi penurunan itu hanya bisa dilakukan dengan mengurangi biaya sehingga perlu hitung-hitungan," kata Menko Darmin.

Menko Darmin meminta kepada Kementerian Perindustrian untuk menghitung penerimaan negara jika penurunan itu dilakukan. "Jadi tadi kita minta perindustrian menghitung kalau itu diturunkan, benefitnya berapa," ujarnya.

Sebelumnya, Arcandra mengakui pemerintah masih mencari formula tepat untuk menurunkan harga gas di Indonesia. Pemerintah ingin harga gas bisa diterima oleh industri hilir, namun tidak mematikan industri hulu migas.

"Kami di ESDM mencoba menurunkan harga gas di hulu. Tapi kalau terlalu rendah juga akan membunuh bisnis gas di hulu. Nah kita mau seimbang antara hulu dan hilir ini."

Harga gas saat ini yang masih ada di kisaran USD 11 per MMBTU diakui Arcandra banyak dikeluhkan oleh pelaku industri. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak bisa menetapkan harga gas yang terlalu rendah, sebab berpotensi merugikan industri hulu migas.

"Fertilizer company datang bilang tolong buat gas hulu USD 3, tapi bagaimana? Kita tidak bisa itu kenyataannya," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta pihak industri bersabar agar pemerintah bisa mencari win-win solution dari persoalan harga gas ini.