Follow
Tutup Defisit Anggaran, Kemenkeu Bakal Terbitkan SBN Rp991 Triliun di 2022
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp991,3 triliun pada tahun 2022. Penerbitan tentu untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal itu disampaikan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Riko Amir, dalam Strategi Pembiayaan APBN Tahun 2022, Senin (13/12).
"Selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN Rp991,3 triliun maupun pelaksanaan pinjaman dengan targetnya Rp973,6 triliun," kata Riko.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa itu SBN dan apa keuntungannya? Fasilitas ini makin memudahkan dan melengkapi fitur e-SBN di BRImo yang sudah ada sebelumnya. Investasi untuk Berkontribusi pada Pembangunan Indonesia
Penerbitan SBN tersebut sudah disusun dalam kerangka rencana APBN selama 1 tahun. Oleh karena itu, pembiayaan APBN dilakukan secara fleksibel. Artinya antara SBN dan pinjaman dapat dilakukan penerbitan yang saling melengkapi dan juga dapat dilakukan penambahan SAL atau SILPA.
Sebagaimana diketahui, dalam APBN telah ditentukan pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 triliun, belanja negara Rp2.714,2 triliun. Kemudian, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati defisit APBN 2022 mencapai Rp868 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
DJPPR Kemenkeu telah menyusun strategi dalam penarikan utang 2022, Di antaranya, pertama, oportunistik yaitu prioritas penerbitan SBN di pasar domestik, sumber utang luar negeri dimanfaatkan sebagai pelengkap.
Lalu, pengembangan dan pendalaman pasar, serta koordinasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam pemenuhan pembiayaan, termasuk Kerjasama dengan Bank Indonesia dalam pemenuhan pembiayaan.
Kedua, fleksibel yakni mengoptimalkan sumber non-utang, dan memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas di tengah ketidakpastian.
Ketiga, prudent, yaitu mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan cermat dan hati-hati untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainabilitas APBN.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca Selengkapnya
Defisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca Selengkapnya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca Selengkapnya
Pengesahan ini menjadi landasan Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya di tahun pertama.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya