Uang pensiun dikelola BPJS, PNS kayak pegawai swasta

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasodjo ikut angkat bicara soal rencana perubahan pengelolaan dana pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dua lembaga disiapkan untuk mengelola dana pensiun PNS yakni Taspen dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Lebih baik pengelolaan uang pensiun PNS tidak di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan.

"Nanti PNS mirip kayak pegawai swasta kalau pakai BPJS," ujar Eko di Depok, Selasa (24/3)

Orang lain juga bertanya?

Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Syuhada mengungkapkan hal sama. Sebaiknya pengelolaan uang pensiun PNS tidak memakai BPJS Ketenagakerjaan maupun Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Apalagi negara lain juga tidak menggunakan sistem pengelolaan dana pensiun pegawai negara di lembaga jaminan sosial. "Di negara maju manapun tidak ada PNS yang pakai SJSN," jelas Syuhada.

Pemerintahan Jokowi-JK memang masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengubahan mekanisme pensiun PNS lantaran makin membebani negara. Payung hukum ini nantinya merujuk pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Pelbagai wacana dimunculkan terkait pengubahan sistem pembayaran pensiun PNS. Salah satunya pengubahan konsep pembayaran pensiun dari Pay As You Go menjadi Fully Funded yang rencananya diterapkan 2017.

Eko mengakui sistem pay as you go telah menggerogoti uang negara. Tahun ini saja, dana pensiunan untuk PNS mencapai Rp 93 triliun.

Karena itu sistem fully funded dianggap langkah jitu dengan Taspen tetap sebagai pengelola uang pensiun PNS.

Seperti diberitakan sebelumnya, dengan sistem baru atau fully funded, pemerintah tidak lagi membayar uang pensiun ketika PNS tak lagi aktif bekerja. Dengan begitu, APBN tidak terus-terusan mengalokasikan dana untuk uang pensiun PNS.

Selain wacana itu, pemerintah juga memunculkan wacana lain untuk pembayaran uang pensiun PNS. Ada kemungkinan pembayaran uang pensiun pegawai negeri mengikuti swasta atau sistem pesangon.

"Ini masih wacana dan banyak wacana lain. Ini belum ditandatangani Presiden Jokowi. Wacana lain misalnya pengubahan pensiun jadi sekali bayar (pesangon)," ucap Kabiro Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat.

(mdk/noe)