UMKM Batal Dikeluarkan dari DNI, Ini Kata Pengusaha
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi ke-XVI. Keputusan itu dilakukan menyusul adanya keluhan dari sejumlah pengusaha.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadia, menyatakan upaya Presiden Jokowi dalam mencabut kebijakan DNI untuk sektor UMKM dinilai cukup tepat. Sebab, hampir dari 54 sektor yang masuk DNI tersebut akan berdampak dan merugikan para UMKM.
"Bahkan saya bisa pastikan semua (merugikan). Karena gini kita punya itu dari 94 (sektor DNI) di 2016, kemudian di cabut berapa sekarang? tinggal 54, masa 54 kita kasih ke umum apalagi yang kita punya? yang bener saja dong," katanya saat ditemui di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
-
Bagaimana DPLK BRI membantu UMKM? Dengan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, lanjutnya, para pelaku UMKM berani mengambil langkah yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, di antaranya pede mengelola kuangan bersama BRImo, pede bertransaksi bersama QRIS dan pede menabung bersama Tabungan BRI Simpedes, serta mempersiapkan tabungan pensiun dan cadangan pesangon pekerja melalui DPLK BRI.
-
Apa kontribusi besar UMKM terhadap ekonomi nasional? Jadi kalau melihat data ini UMKM kita ini sumbangsinya terhadap ekonomi nasional kita sangat besar. Bayangkan 97 persen tenaga kerja ini di-supply dari UMKM kita,' ucapnya.
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Bahlil menegaskan, di negara-negara liberal sekalipun tidak akan ada yang mau membuka secara umum sektor-sektor usahanya untuk dimasuki asing. "Kalian kan tau UKM kita pendidikannya di bawah SMA. Bagaimana mungkin kita bersaing dengan orang-orang dari luar yang memang pendidikannya bagus-bagus?," imbuhnya.
Dia menambahkan, sejak kebijakan relaksasi DNI itu gulirkan pihaknya pun secara tegas menolak, karena dianggap ada beberapa hal masih membingungkan. "Hipmi itu kan sejak awal menolak DNI ini, karena menganggap itu mengancam teman-teman Hipmi punya usaha. Jadi sudah jelas sikap kami. Sudah jelas sekali bahwa sikap hipmi itu menolak sejak awal," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pun memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga dan memelihara pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebab, kata Presiden Jokowi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan.
Dia mengungkapkan bahwa 62 juta unit UMKM telah mempekerjakan sebanyak 116 juta orang, dengan kata lain 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM. "Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM, anak-anak saya juga kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang, usaha mikro, kecil. Mayoritas usaha Indonesia adalah UMKM, jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," terang Presiden Jokowi.
Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, kata Presiden Jokowi, juga tercermin dari penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen menjadi 7 persen dan telah memangkas pajak penghasilan dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Seperti diketahui, dari 54 bidang usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) hanya 25 di antaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh atau 100 persen.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengambil langkah tersebut, setelah mendengar keluh kesah para kelompok tani dan nelayan,
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak membual untuk memajukan UMKM.
Baca SelengkapnyaUMKM yang belum masuk daftar penghapusan utang belum dapat ikut serta dalam program tersebut.
Baca SelengkapnyaMenkuop UKM Teten Masduki menegaskan, penghapus tagihan macet ini untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil merasa tak terima jika ada pihak yang meremehkan program hilirisasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih.
Baca SelengkapnyaTKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.
Baca Selengkapnya