UMP 2023 di Jatim Naik 7,8 Persen Jadi Rp2,04 Juta

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2023 sebesar Rp2.040.244. Angka ini naik 7,8 persen atau setara Rp 148.677 dari UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.891.567.

Kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor 188/860/KVTS/013/2022Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30," tulis aturan tersebut, dikutip di Jakarta Senin (28/11).

Dalam ketentuan tersebut, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023.

UMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp2.04 juta ini berlaku efektif pada 1 Januari 2023. Ketentuan ini mengikuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Ketentuan terkait UMP ini diteken langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada tanggal 21 November 2022.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan besaran dari upah minimum Provinsi (UMP) pada hari ini, Senin (28/11). Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 akan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022.

Untuk pemberlakukan kenaikan UMP 2023 akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dengan penetapan atas penyesuaian nilai UMP tidak boleh lebih dari 10 persen.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan salh satu hal yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 tahun 2022 adalah perubahan waktu penetapan UM tahun 2023 yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022. Sedangkan UMK yang sebelumnya paling lambat 30 November menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

"Oleh karena itu kami meminta Dapeda untuk mematuhi ketentuan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 ini dalam menyusun rekomendasi UM tahun 2023 yang akan ditetapkan oleh masing-masing gubernur," ujar Putri, beberapa waktu lalu.