UNDP tawarkan pinjaman, pemerintah dorong pembangunan pabrik sawit rakyat

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Kantornya, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai perkembangan petani sawit Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Riau, Gulat Manurung, mengungkapkan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Luhut menyoal adanya tawaran pembiayaan program peremajaan sawit (replanting) dari Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB) dan United Nations Development Programme (UNDP). Tawaran tersebut diperuntukan untuk mendorong kesejahteraan petani Indonesia.

"Jadi dalam rangka ini Pak Luhut menawarkan dari CDB sekarang ditawarkan lagi dari UNDP untuk bantuan terhadap petani dalam bentuk business to business," terangnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/7).

Dari dua tawaran tersebut, kata dia, yang dimungkinkan untuk diambil adalah dari UNDP. "Jadi pilihan itu ada dua kayaknya kata pak menko ini yang paling cepet itu adalah UNDP ditawarkan langsung dalam tiga hari cepat," imbuhnya.

Gulat mengatakan, tawaran pembiayaan itu nantinya akan dipergunakan untuk membangun pabrik kelapa sawit. Sebab kata dia, petani tidak akan sejahtera kalau tidak memiliki pabrik.

"Karena pabrik hanya dimiliki oleh swasta. Harga tetap dikontrol sama mereka. Jadi pak menko bilang ada solusi dan tidak ada jalan, bangun pabrik kalian (Apkasindo) dari UNDP, akan bekerjasama bagaimana caranya agar dibantu. Untuk saat ini kita akan bentuk tim kecil. Kalau bisa tahun ini sudah berdiri itu sangkin semangatnya pak menteri," bebernya.

Sementara, pembangunan pabrik sawit sendiri nantinya akan berada di Provinsi Kalimantan dan di Riau. "Kalau satu pabrik 30 ton per jam itu kan kurang lebih Rp 120 miliar dalam artian 20 persen saham petani ya sisanya pinjaman," tandasnya.