Upaya BPH Migas Agar Target BBM Satu Harga di 2020 Tercapai Meski Ada Corona
Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya terus berupaya agar target 83 penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga tahun 2020 bisa terwujud, meski ada pandemi corona. Sehingga, BBM Satu Harga bisa dirasakan oleh masyarakat di desa-desa.
"Selama pandemi covid-19 terjadi pembatasan pergerakan dan sarana transportasi. Hal tersebut berdampak kepada keterlambatan proses pembangunan fisik penyaluran BBM Satu Harga di tahun 2020," kata Fanshurullah kepada Liputan6.com, seperti ditulis Selasa (23/6).
Maka dari itu BPH migas melakukan tiga upaya agar target BBM Satu Harga bisa terwujud sesuai target yang telah ditentukan. Pertama, pihaknya akan berkoordinasi dengan para Bupati lokasi BBM Satu Harga untuk akselerasi mendapatkan calon mitra dan perizinan, baik izin Pemerintah daerah, izin lingkungan dan sebagainya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana BPH Migas mengawal penyaluran BBM subsidi sesuai Pancasila? 'Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,' pungkasnya.
"Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu Bupati yang sudah saya tugaskan agar lokasi 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) kita minta tolong dibantu karena ini menyangkut masalah keadilan rakyat yang sudah 70 tahun merdeka belum menikmati BBM Satu Harga itu, jadi tolong mudahkan izinnya itu," ungkapnya.
Menurutnya apabila izin tersebut dipersulit maka BPH migas akan merekomendasikan untuk mengganti dan memindahkan ke kabupaten atau kecamatan lain. Hal ini lantaran sudah banyak wilayah mengantri ke BPH Migas yang menginginkan daerahnya menikmati BBM satu harga.
Kemudian, upaya yang kedua, pihaknya akan memprioritaskan lokasi BBM satu harga yang sudah siap. Sedangkan upaya ketiga, pihaknya berharap setelah kebijakan pelonggaran PSBB pandemi Covid-19 pembangunan fisik dapat dipercepat, sehingga sampai akhir tahun 2020 target penyaluran 83 BBM satu harga dapat terbangun.
83 Titik
PT Pertamina berkomitmen untuk melanjutkan program BBM Satu Harga di 2020. Hal tersebut dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.
VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menjelaskan ada 83 titik yang menjadi target BBM Satu Harga pada tahun ini. Berkaca dari tahun lalu, dia menyakini target tersebut bisa tercapai.
"Kami optimistis dapat mencapai target tersebut pada tahun ini untuk memastikan ketersediaan energi (availability) hingga ke pelosok negeri dengan harga yang terjangkau (affordability)," katanya melalui siaran pers, Jakarta, Jumat (27/3).
Pada 2019, Pertamina berhasil merealisasikan BBM Satu Harga di 161 titik pada Oktober 2019 atau lebih cepat 3 bulan dari yang ditargetkan di bulan Desember 2019. Sedangkan untuk tahun ini, BBM Satu Harga akan diperluas ke 83 titik lainnya.
Beberapa di antaranya, Sumatera sebanyak 13 titik, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 21 titik, Kalimantan sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 7 titik, Maluku 15 sebanyak titik dan Papua sebanyak 14 titik.
"Di awal 2020 ini kami sudah merealisasikan BBM Satu Harga di Kabupaten Sigi, Palolo, Sulawesi Tengah sambil paralel kami juga mempersiapkan untuk wilayah lainnya," katanya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca SelengkapnyaProgram BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca SelengkapnyaDengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.
Baca SelengkapnyaBPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaAudiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaSecara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra pada kegiatan bersama DPR RI di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca SelengkapnyaKunjungan kerja ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca Selengkapnya