Urgensi Indonesia Miliki Satu Data di Tengah Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, penerapan Satu Data Indonesia sangat penting diimplementasikan di Indonesia terutama di masa genting ini. Menurutnya, pandemi Covid-19 mendorong paksa implementasi layanan data ke level yang belum pernah dialami sebelumnya.
"Penting sekali data yang reliabel dalam agenda masif, seperti agenda pemulihan nasional, tidak berisiko menimbulkan inefisiensi atau pemborosan sumber daya yang tidak tepat sasaran," kata Menteri Suharso dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/7).
Menteri Suharso mengatakan, kunci kesuksesan pemulihan nasional terletak pada respsitvitas, akurasi, adaptabilitas dan kolaborasi.
-
Apa tugas utama Bappenas? Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Kenapa Kutai Timur perlu percepat Satu Data? Upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Kutai Timur adalah kunci dalam mensukseskan transformasi digital dan menjadi penyokong pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu strategis.
-
Mengapa Kemenkominfo mendorong pendekatan inklusif? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Kenapa layanan informasi baru di Pasuruan diluncurkan? Pemerintah Kota Pasuruan melalui BPJS Kesehatan membuat inovasi baru dengan me launching loket pelayanan informasi dan portal Quick response untuk memaksimalkan pemberian informasi dan menangani pengaduan peserta di rumah sakit.
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Selanjutnya
Hal ini tentu bergantung pada kualitas data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program. Data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, demikian pula sebaliknya.
"Data dan bagaimana pengembangannya itu seperti sebuah siklus. Jadi data berkembang, menghasilkan data yang terkoreksi dan terbarukan, diaplikasikan, diperbarui lagi, misalnya data bansos, bagaimana kita bisa meminimalisir error-error itu, yang seharusnya dapat bantuan tidak dapat bantuan," ujarnya.
Dalam hal ini, seluruh pihak mulai dari Bappenas, Kemenkeu, BPS, Kominfo, BSSN, BIG, KemenPANRB menjadi bagian dari Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.
"Dewan pengarah ini menyepakati arahan dan solusi untuk menjawab isu strategis seputar kebijakan Satu Data Indonesia terutama kaitannya dengan kebutuhan isu strategis nasional," kata Menteri Suharso.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) demi integrasi data di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIntegrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaUU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang.
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca SelengkapnyaKSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengaku gemas dengan program satu data Indonesia. Sudah lama dicanangkan, hingga kini belum terwujud.
Baca SelengkapnyaBudi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaDemi mendukung percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional, pemda diminta untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya