Urus TKI, relawan minta Jokowi tiru Filipina
Merdeka.com - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai masih menjadi sapi perahan dalam sistem birokrasi di Tanah Air saat ini. Untuk menghilangkan itu, Presiden Joko Widodo diminta meniru Filipina.
Alice Pujiati, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), mengatakan, negara harus hadir dalam persoalan pekerja migran.
"TKI adalah pahlawan devisa dan membantu pembangunan ekonomi desa melalui uang kiriman. Tetapi apa yang sudah dibuat negara untuk TKI?" katanya kepada Jokowi di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (22/11) malam. Di negeri jiran itu, Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
-
Apa bantuan yang dikabarkan dibagikan ke TKI? Beredar informasi di media sosial mengatasnamakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), akan memberikan bantuan sosial (bansos) tahun 2023-2024 uang sebesar Rp150 juta kepada setiap Pekerja Migran Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Apa yang dilakukan KITB untuk menyerap tenaga kerja lokal? Penyerapan tenaga kerja dimulai dari warga desa penyangga yang ada di sekitar KITB. Warga yang direkrut tersebut adalah warga yang telah mendapatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
Alice melanjutkan, pemerintah seharusnya menggratiskan seluruh biaya pembuatan dokumen pekerja migran Indonesia. Dia mencontohkan, TKI masih saja diwajibkan untuk membuat tanda pengenal semacam Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Padahal, kartu identitas itu tak dilirik berguna sama sekali.
"KTKLN sudah dihapus akhir 2014. Penggantinya, entah diberi nama apa, hingga kini masih seperti KTKLN lama, menyulitkan TKI karena menjadi ajang bisnis pejabat," katanya.
"Di luar negeri, identitas yang diakui dan yang disyaratkan negara tempat TKI berada, hanya paspor. Namun, republik ini memberi identitas berupa KTKLN, tetapi tidak satu pun negara yang meminta KTKLN. Ini anti-logika."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan perluasan pekerja ke luar negeri itu dikarenakan kurangnya kesempatan bekerja di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Kerja menuntut perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.
Baca SelengkapnyaTingginya animo masyarakat untuk menjadi TKI salah satunya karena upah kerja di negara asing sangat tinggi.
Baca SelengkapnyaPemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaKeberadaan tenaga kerja asing dalam proyek strategi nasional selalu menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaProgram kartu prakerja menempati peringkat keempat sebagai program paling bermanfaat era Jokowi-Ma'ruf.
Baca SelengkapnyaProses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka.
Baca SelengkapnyaMenteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meresmikan Perkumpulan Pengelola Pelatihan Pekerja Migran Indonesia (P4MI).
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaTarget ini bertujuan agar tingkat pendapatan perkapita juga naik.
Baca Selengkapnya