Usai 1998, banyak aset tak bersertifikat termasuk Istana Negara
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa mengumpulkan aset negara setelah krisis keuangan tidaklah mudah. Bahkan, dalam membangun suatu gedung pemerintahan, diperlukan usaha yang keras.
Dia menceritakan, pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2005-2009, pihaknya harus mengerahkan segala upaya untuk mengambil alih lahan yang akan dijadikan gedung perkantoran Kementerian Keuangan.
"Waktu itu saat kita membangun komplek ini masih banyak preman. Untuk membersihkan dan mendapatkan gedung ini supaya bisa dibangun, kita minta sama panglima siliwangi, kodam siliwangi untuk bisa dibersihkan. Sehingga ini aset diambil alih kemudian kita bangun gedungnya," kata Sri di Jakarta, Rabu (30/11).
-
Dimana lokasi pembangunan istana negara? Pembangunan istana negara dan kantor-kantor kementerian sudah mencapai tahap pembangunan 63 persen.
-
Siapa presiden RI pertama? Merupakan presiden pertama RI yang sering disebut sebagai bapak proklamator.
-
Kenapa pembangunan Istana Wakil Presiden tertunda? 'Desainnya berubah, waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sanyembara pertama. Tapi setelah di cek pak presiden beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Nah itu nanti kita nggak tahu lelang ulang atau ekggak gitu loh, tapi baru akan dimulai,' jelas Basuki.
-
Kapan Istana Negara pindah ke IKN Nusantara? Pada tahun 2024 merupakan waktu berpindahnya Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara.
-
Siapa yang membangun Istana Kepresidenan Cipanas? Saat itu pendirinya adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gustaaf Willem Baron van Imhoff yang ditugaskan di Cipanas.
-
Mengapa PLN revitalisasi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta? “Padahal Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi lokasi sangat vital bagi bangsa Indonesia. Istana ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan menjadi wajah Indonesia di mata dunia, untuk itu kami revitalisasi sistem kelistrikannya agar semakin andal,“ ujar Darmawan.
Bahkan, Istana Negara yang menjadi perkantoran Presiden RI pun pada waktu itu belum memiliki sertifikat pada saat dibangun. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras agar aset-aset negara bisa diambil alih.
"Hari ini banyak masyarakat taken for granted tentang masalah itu. Gedung yang didiami Presiden itu tidak ada sertifikatnya. Jadi bisa saja cucunya Daendels mengklaim itu. Bahaya itu," imbuhnya.
Dengan demikian, dia meminta agar masyarakat dan pemerintah saat ini bisa saling bekerja sama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Mengingat, perjuangan pemerintah terdahulu dalam memajukan negara sudah sangat besar.
"Sekarang kita bisa menganggap itu sesuatu yang lucu. Tapi dulu itu menggambarkan bagaimana kita mau menata republik ini meski untuk hal dasar itu belum terbangun," pungkas Sri.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN merupakan program jangka panjang. Dan pada tahun ini merupakan fase pertama.
Baca SelengkapnyaHotel Sultan yang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno kini diambil alih pemerintah.
Baca SelengkapnyaTampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaBanyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaKepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara
Baca SelengkapnyaPendanaan dana untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah digelontorkan sebanyak Rp 723 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bertolak menuju Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (11/10).
Baca SelengkapnyaAset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
Baca SelengkapnyaDia menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.
Baca Selengkapnya