Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai 1998, banyak aset tak bersertifikat termasuk Istana Negara

Usai 1998, banyak aset tak bersertifikat termasuk Istana Negara Sri Mulyani. ©2012 Merdeka.com/dok

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa mengumpulkan aset negara setelah krisis keuangan tidaklah mudah. Bahkan, dalam membangun suatu gedung pemerintahan, diperlukan usaha yang keras.

Dia menceritakan, pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2005-2009, pihaknya harus mengerahkan segala upaya untuk mengambil alih lahan yang akan dijadikan gedung perkantoran Kementerian Keuangan.

"Waktu itu saat kita membangun komplek ini masih banyak preman. Untuk membersihkan dan mendapatkan gedung ini supaya bisa dibangun, kita minta sama panglima siliwangi, kodam siliwangi untuk bisa dibersihkan. Sehingga ini aset diambil alih kemudian kita bangun gedungnya," kata Sri di Jakarta, Rabu (30/11).

Bahkan, Istana Negara yang menjadi perkantoran Presiden RI pun pada waktu itu belum memiliki sertifikat pada saat dibangun. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras agar aset-aset negara bisa diambil alih.

"Hari ini banyak masyarakat taken for granted tentang masalah itu. Gedung yang didiami Presiden itu tidak ada sertifikatnya. Jadi bisa saja cucunya Daendels mengklaim itu. Bahaya itu," imbuhnya.

Dengan demikian, dia meminta agar masyarakat dan pemerintah saat ini bisa saling bekerja sama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Mengingat, perjuangan pemerintah terdahulu dalam memajukan negara sudah sangat besar.

"Sekarang kita bisa menganggap itu sesuatu yang lucu. Tapi dulu itu menggambarkan bagaimana kita mau menata republik ini meski untuk hal dasar itu belum terbangun," pungkas Sri.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ibu Kota Negara Pindah ke IKN, Monas dan GBK Jadi Aset Pemerintah Pusat atau Jakarta?
Ibu Kota Negara Pindah ke IKN, Monas dan GBK Jadi Aset Pemerintah Pusat atau Jakarta?

Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset

Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi dan PNS Bakal Pindah ke IKN September, Begini Kondisi Terkini Ibu Kota Baru di Kaltim
Presiden Jokowi dan PNS Bakal Pindah ke IKN September, Begini Kondisi Terkini Ibu Kota Baru di Kaltim

Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Capai 15 Persen Dalam 2 Tahun, Grace Natalie: Ini Proyek Besar
Pembangunan IKN Capai 15 Persen Dalam 2 Tahun, Grace Natalie: Ini Proyek Besar

Pembangunan IKN merupakan program jangka panjang. Dan pada tahun ini merupakan fase pertama.

Baca Selengkapnya
Ratusan Polisi Dikerahkan Kawal Pengosongan Hotel Sultan
Ratusan Polisi Dikerahkan Kawal Pengosongan Hotel Sultan

Hotel Sultan yang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno kini diambil alih pemerintah.

Baca Selengkapnya
Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79

Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Keberlanjutan IKN: Ada Undang-Undangnya, Apa Lagi yang Mau Ditanyakan
Jokowi Jawab Keberlanjutan IKN: Ada Undang-Undangnya, Apa Lagi yang Mau Ditanyakan

Banyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Batal Pindah Kantor Ke IKN per September
VIDEO: Jokowi Batal Pindah Kantor Ke IKN per September "Tunggu Bandara, Kalau Belum Jadi Gimana?"

Kepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara

Baca Selengkapnya
LMAN Kucurkan Rp723 Miliar untuk Pembebasan Lahan di IKN, Terbanyak Buat Akses Jalan
LMAN Kucurkan Rp723 Miliar untuk Pembebasan Lahan di IKN, Terbanyak Buat Akses Jalan

Pendanaan dana untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah digelontorkan sebanyak Rp 723 miliar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Datang ke IKN, Ini Rangkaian Agendanya
Jokowi Kembali Datang ke IKN, Ini Rangkaian Agendanya

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bertolak menuju Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (11/10).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bagikan Aset Eks BLBI ke 9 Kementerian dan Lembaga, Nilainya Setara Rp2,7 Triliun
Pemerintah Bagikan Aset Eks BLBI ke 9 Kementerian dan Lembaga, Nilainya Setara Rp2,7 Triliun

Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.

Baca Selengkapnya
Basuki Sebut Gedung Yudikatif-Legislatif di IKN Mulai Dibangun 2025, Selesai 2027
Basuki Sebut Gedung Yudikatif-Legislatif di IKN Mulai Dibangun 2025, Selesai 2027

Dia menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.

Baca Selengkapnya