Usai bersitegang, politisi Hanura berencana polisikan bos Freeport
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII, Mukhtar Tompo, mempertimbangkan untuk melaporkan bos PT Freeport Indonesia Chappy Hakim ke kepolisian atas perlakuannya. Mukhtar dan Chappy sempat bersitegang saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII dengan 12 Perusahaan Tambang.
Namun, Mukhtar menambahkan dirinya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan ketua umum partainya yakni Oesman Sapta Odang (OSO) apakah akan menempuh jalur hukum atas perlakuan Chappy Hakim tersebut.
"Saya akan berkonsultasi dengan ketua partai saya," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2).
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana Hasto menanggapi upaya memecah belah koalisi Ganjar-Mahfud? 'Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme,' ujarnya.
-
Siapa yang disebut sebagai tersangka dalam kasus pertambangan? Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Sebelumnya, Mukhtar bercerita awalnya meminta sikap konsisten dari PT Freeport Indonesia terkait pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. "Konsisten yang saya maksud internal Freeport sendiri, atau Freeport dengan lembaga lain yang menjadi mitra dalam membangun smelter. Selama ini lain jawaban Gresik, lain jawaban Freeport," kata Mukhtar.
Usai melontarkan pernyataan tersebut, Politikus Hanura itu langsung menghampiri Chappy Hakim untuk bersalaman saat rapat telah dinyatakan ditutup. Namun, saat sudah mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Chappy Hakim, Mukhtar mengaku mantan Kasau tersebut menolak untuk bersalaman dengan dirinya.
"Dia (Chappy Hakim) sensi. Di tepis tangan, dia tunjuk dada, baju saya kena," ucapnya.
Dia mengaku, Chappy Hakim naik pitam atas pernyataannya itu. "Kau jangan macam-macam? Mana? Mana, kata kalian, tidak konsisten? Saya konsisten. Mana (tidak konsisten)?" kata Mukhtar menirukan pernyataan Chappy Hakim yang sembari marah-marah.
Setelah itu, menurut pengakuan Mukhtar, Chappy Hakim langsung pergi usai membentak dirinya. "Dia pergi, saya diam saja," katanya.
Seperti diketahui, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan para Direktur Utama perusahaan tambang, seperti, Direktur Utama Vale Indonesia Niko Kanter dan Direktur Utama Freeport Indonesia Chappy Hakim.
Turut hadir pula, Dirut PT Sulawesi Mining Investment, Dirut PT Geber Industry Tenggara, Dirut PT Indonesia Chemical Alumina dan Diiurt PT Wll Harber Winning Alumina Refinery, dan Dirut PT Wanxiang Nikel Indonesia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menilai pemanggilan Hasto tidak lepas dari aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca SelengkapnyaHasto memuji Oso tidak hanya piawai memimpin partai Sumatera, Sulawesi dan luar Jawa saja. Tetapi juga piawai menggarap di pulau Jawa, seperti Jabar Jateng.
Baca SelengkapnyaOesman Sapta Odang (OSO) terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2024-2029 secara aklamasi dalam Munas Hanura.
Baca SelengkapnyaKPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca SelengkapnyaHanura masih membuka peluang kepada siapa saja untuk didukung dalam pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMunas Partai Hanura ini juga akan menentukan dukungan mereka pada Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.
Baca SelengkapnyaPenetapan Hasto dikabarkan sebagai tersangka terkait kasus suap Komisioner KPU hingga buron Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaMenurut Chico, pemanggilan Hasto tentu dikaitkan dengan aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca SelengkapnyaHingga pagi ini, Hasto belum muncul untuk memberikan keterangan usai ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaUsai resmi melakukan kerja sama politik, Sekjen PDIP Hasto Kristianto melemparkan pantun spesial.
Baca SelengkapnyaSalah satu agenda Munas ini adalah pemilihan Ketua Umum Partai Hanura Periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnya