Usai dana haji, pemerintah kelola uang sedekah untuk pembangunan

Merdeka.com - Pemerintah berencana mengelola dana sedekah dari para dermawan (filantrop) untuk pendanaan pembangunan. Melalui skema ini diharapkan mempercepat dan memastikan penyelesaian program pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada 2030.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah akan menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Presiden Jokowi akan menandatanganinya pada 2 Agustus nanti.

"Artinya sangat mungkin kita sudah menyediakan anggaran, menyediakan semua mekanisme pendukung tapi kemudian ada hambatan dalam pelaksanaan. Jadi kehadiran filantropi ini kita harapkan bisa menutup bila terjadi hambatan. Kalau pemerintah tidak ada hambatan, filantropi ini justru bisa mempercepat," ungkapnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

"Saya yakin banyak yang bisa dilakukan oleh filantropi. Apakah itu kegiatan sosial, apakah melalui skema pembiayaan wirausaha," tambahnya.

Mantan menteri keuangan ini menegaskan nantinya filantropi tidak hanya terkait dengan orang kaya saja. "Filantropi ini bukan hanya orang kaya, bisa orang biasa-biasa saja, organisasi yang biasa-biasa saja tapi mereka bisa memobilisasi dana masyarakat dan memberi kontribusi di dalam pembangunan," tandasnya.

Seperti diketahui, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) yang telah disepakati secara global seluruh negara anggota PBB pada September 2015.

TPB/SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta melaksanakan pembangunan yang inklusif dengan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat.