Usai dimarahi Dahlan, akhirnya tarif listrik panas bumi keluar

Merdeka.com - Pekan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memarahi direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina, akibat lamban menentukan tarif energi alternatif. 

Hari ini, Kamis (24/4), di Jakarta PLN dan anak usaha Pertamina langsung menuruti ancaman pemerintah. Telah ditandatangani Head of Agreement (HoA) antara PT PLN dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) tentang Perubahan Harga Dasar Uap Panas Bumi dan Tenaga Listrik untuk beberapa lokasi Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan harga bervariasi.

Kegiatan ini dihadiri langsung Direktur Utama PLN Nur Pamudji bersama Direktur Utama PGE Rony Gunawan. "Kita bersyukur sore ini berhasil tanda tangan pokok perjanjian untuk harga jual beli uap dan listrik dari panas bumi," kata Nur saat memberi sambutan.

Dokumen yang ditandatangani dua BUMN ini akan diserahkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai acuan tarif listrik berbasis energi alternatif. 

Selain ke otoritas terkait, PLN maupun PGE wajib menyerahkan salinan dokumen ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses sampai tarif ini berlaku kemungkinan hingga dua bulan mendatang.

Dalam HoA disebutkan bahwa untuk harga beli uap saja di lokasi Sungai Penuh dan Hululais disepakati harganya 7 sen USD per kilowatt hour (kWh).

Sedangkan untuk sisi hilir jual beli listrik antara kedua belah pihak disepakati harga di kisaran antara USD 8,4 hingga USD 11,6 sen  per kWh. Untuk lokasi yang sudah dikembangkan maka harganya lebih rendah, sementara untuk lokasi baru harganya tentu lebih mahal.

Sebelumnya, Dahlan puas karena aksinya menggebrak meja dan marah-marah ditindaklanjuti direksi PLN dan PGE. Dengan kata lain, sesama perusahaan pelat merah itu sudah menyatukan perbedaan sikap yang sempat menghambat realisasi proyek.

"Ini harus efektif masak saya harus membalik meja, menggebrak meja kan sudah cukup," kata Dahlan.

Mantan dirut PLN itu sempat marah kepada kedua BUMN tersebut, terutama PLN, karena lamban menggarap sembilan proyek panas bumi. 

Dalam proyek itu, Pertamina bertindak sebagai kontraktor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sementara PLN menjadi pembeli listrik dari pembangkit yang dikelola Pertamina

Proyek strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil itu terhambat oleh ego sektoral PLN. BUMN setrum itu tidak mau menerima hasil kajian auditor independen Selandia Baru Sinclair Knight Merz (SKM) terkait besaran tarif listrik yang akan dihasilkan dari pembangkit listrik panas bumi. Alasan PLN, tarifnya kemahalan.

Padahal, Penunjukan SKM merupakan kesepakatan antaran PLN dan Pertamina. Sebelum itu, keduanya juga sepakat bahwa tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) sebesar 14 persen.

Berikut rincian proyek yang tarifnya telah ditetapkan oleh PLN maupun PGE:

PLTP Sungai Penuh, 2 x 55 Mega Watt (MW) di Jambi

PLTP Hululais, 2 x 55 MW di Bengkulu

PLTP Kotamobagu, 4 x 20 MW di Sulawesi Utara

PLTP Lumut Balai, 4 x 55 MW di Sumatera Selatan

PLTP Ulubelu, 2 x 55 MW di Lampung

PLTP Kamojang, 1 x 30 MW di Jawa barat

PLTP Karaha, 1 x 30 MW di Jawa barat

PLTP Lahendong 2 x 20 MW di Sulawesi Utara