Usai Pemilu 2019, Pemerintah Prediksi Defisit Neraca Perdagangan Berkurang

Merdeka.com - Pemerintah memprediksi tren peningkatan investasi pasca Pemilu 2019 akan terjadi. Hal ini didasarkan Data BKPM dari tahun 2003-2018 yang menunjukkan perkembangan investasi selama satu tahun sebelum Pemilu cenderung mengalami penurunan, sedangkan setelah Pemilu cenderung meningkat, terutama pada investasi asal luar negeri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, mengatakan pemerintah akan memanfaatkan peningkatan investasi guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, di samping dua strategi lain yaitu mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

"Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing ekonomi dengan mendorong ekspor dan investasi sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi," ujarnya melalui siaran pers, Jakarta, Rabu (24/4).

Susiwijono menggarisbawahi, ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat.

Dalam jangka pendek, Pemerintah menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov. Selain itu juga penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM (program vokasi), kebijakan peningkatan ekspor, serta pengembangan pariwisata.

"Sementara di jangka menengah-panjang, Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM," jelasnya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menargetkan akan tumbuh sebesar 5,3 persen untuk 2019, dan kisaran 5,3 persen hingga 5,6 persen pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0 persen sampai 7,4 persen.

Susiwijono pun menambahkan, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 5.803 triliun sampai dengan Rp 5.823 triliun. Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5 persen hingga 15 persen serta sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10 persen.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan Belanja Modal di APBN. Sementara dukungan dari Pemerintah Daerah adalah melalui alokasi anggaran infrastruktur dengan didorong ketentuan alokasi sebesar 25 persen dari total Dana Transfer Umum sehingga mampu mendukung kebutuhan investasi.

Alokasi capital expenditure BUMN juga diprediksi berkisar antara Rp 472 triliun sampai dengan Rp 473 triliun, baik dalam rangka mendukung pelaksanaan program penugasan pemerintah maupun inisiatif pengembangan bisnis BUMN.

Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan meningkat mencapai Rp 427 triliun sampai dengan Rp 429 triliun. Hal itu didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan tetap menjaga ketahanan usaha dalam negeri.

"Terakhir yang terpenting, peran swasta juga diharapkan terus meningkat, didukung oleh pemberian insentif oleh Pemerintah dan program Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)."

Sebelumnya, investasi diyakini akan mulai mengalir masuk ke Indonesia pasca berlangsungnya pemilihan umum (pemilu). Selama ini banyak investor yang menunggu kondisi pasca pesta demokrasi dan kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan terpilih.

Ekonom Asia Development Bank Institute, Eric Suganti mengatakan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini investor menyoroti pelaksanaan dan hasil dari pemilu. Banyak yang masih menunggu kondisi di dalam negeri pasca pemilu 2019.