Usai temui Menkeu, bos Freeport McMoran bungkam

Merdeka.com - Untuk meminta keringanan bea keluar dalam ekspor bahan mentah sambil menunggu realisasi pembangunan smelter, Bos Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menemui Menteri Keuangan, Chatib Basri. Pertemuan berlangsung tertutup selama satu setengah jam di Gedung Kementerian Keuangan.

Usai pertemuan, bos Freeport-McMoRan bungkam. Dia tidak mau mengungkapkan lebih detail lobinya terhadap Menkeu. Dia hanya mengatakan pertemuan dengan Chatib berlangsung dengan baik.

"Pertemuan berjalan dengan baik," ujar Richard usai bertemu dengan Chatib di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/1).

Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto yang datang menemani Richard juga enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan, kedatangan petinggi Freeport menemui pemerintah Indonesia sudah disampaikan saat bertemu dengan Menteri Perindustrian Siang tadi.

"Sudah kan siang tadi, tanya pak Richard," ucapnya dengan mimik muka lesu sembari buru-buru masuk ke dalam mobilnya.

Untuk diketahui, CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson terbang dari markasnya di New York ke Indonesia. Dia menyambangi kantor Menteri Perindustrian MS Hidayat. Richard melobi pemerintah agar memberikan relaksasi bea keluar sebagai bagian dari implementasi UU Minerba No 4 Tahun 2009.

Dari pengakuan Hidayat, pihak Freeport mau membangun smelter atau pemurnian dalam negeri jika diberikan keringanan fiskal berupa bea keluar. Saat ini pemerintah menerapkan bea keluar cukup tinggi untuk ekspor bahan mentah sambil menunggu realisasi pembangunan smelter.

"Jadi dia bersedia melakukan smelter apabila mendapatkan relaksasi dari ketentuan ekspor duty (bea keluar)," ucap Hidayat ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Kementerian Perindustrian tidak bisa memenuhi permintaan induk Freeport Indonesia itu. Sebab, bea keluar merupakan wewenang Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Hidayat mempersilakan bos Freeport menemui menteri terkait.

"Saya bilang tidak bisa. Saya persilakan datang ke Pak Hatta dan Pak Charib Basri. Saya diskusi dua jam tadi. Tapi lebih banyak mengenai skim industrialisasi," tegasnya.

Hidayat menyebut, pihak Freeport masih keberatan atas penerapan bea keluar ekspor mineral yang dinilai terlalu tinggi.

"Mereka dapat keputusan Menkeu soal bea keluar. Saya bilang regulasi memang sudah begitu. Sekarang biar mereka ketemu menteri keuangan dan Hatta. Nanti kita bicarakan lagi," katanya.

Sekadar diketahui, Kementerian Keuangan langsung mengeluarkan aturan turunan soal pelonggaran ekspor mineral olahan berupa konsentrat. Kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang belum bernomor ini menjelaskan bahwa bea keluar maksimal bagi ekspor konsentrat adalah 60 persen.