Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usul Menhub Budi agar Proyek SBSN Tak Terkendala Masalah Pembebasan Lahan

Usul Menhub Budi agar Proyek SBSN Tak Terkendala Masalah Pembebasan Lahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ©2020 Merdeka.com/Rifa Yusya Adilah

Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menilai proyek infrastruktur yang didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memang memberikan suatu keunggulan. Pembiayaan berbasis utang syariah disebutnya bisa mendorong proyek-proyek fisik yang memang berbasis pada performance.

Namun, Menhub Budi Karya mencatat pengerjaan proyek berbasis SBSN kerap terkendala oleh masalah pembebasan tanah. Hal tersebut kemudian dia ceritakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual, Rabu (20/1).

"Tahun 2019-2020 kita mendapatkan suatu projek SBSN yang tidak begitu meningkat. Hal ini lebih banyak karena masalah tanah. Masalah tanah yang sebelumnya dijanjikan oleh Pemda tapi tidak dilakukan sehingga kami bersama-sama LMAN membebaskan tanah," kata Budi Karya.

Oleh karenanya, Menhub Budi Karya lantas memberikan usul kepada Menteri Sri Mulyani agar proses pembebasan tanah sebaiknya didahulukan 1 tahun sebelum pemberian dana SBSN.

"Jadi tahun ini saya usulkan walaupun kita belum dapat SBSN, kita diberikan pembebasan lahan dulu, baru 1 tahun kemudian kita ambil SBSN. Kalau tidak kejar-kejaran tanahnya belum selesai. Kemarin itu kami tidak bisa menyelesaikan karena tanahnya belum selesai," ungkapnya.

Usul Lainnya

Usul lainnya, Menhub Budi Karya juga meminta adanya fleksibilitas pembiayaan. Dia mencontohkan penerapan skema alternatif By The Service bagi angkutan massal seperti angkot di Bogor.

"Kita nanti akan buat sistem angkutan yang lebih besar, kita subsidi koperasi karena memang ada gap antara cost dan kemampuan masyarakat," imbuh Menhub Budi Karya.

Menhub Budi Karya lantas menyampaikan, variasi pembiayaan SBSN pada proyek infrastruktur di bawah Kementerian Perhubungan saat ini terus berkembang. Dari yang sebelumnya banyak berkutat di pembangunan kereta api dan udara, kini mulai banyak di proyek-proyek darat.

"Dalam capaiannya, kami bisa mencapai suatu capaian lebih dari 91 persen. Dan ini terkendala sedikit karena memang beberapa proyek itu tanahnya belum selesai," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Disambut Bupati Ipuk, Menhub Budi Karya Bahas Bangun Sky Bridge Stasiun ke Pelabuhan Banyuwangi
Disambut Bupati Ipuk, Menhub Budi Karya Bahas Bangun Sky Bridge Stasiun ke Pelabuhan Banyuwangi

Menhub Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR Selesaikan 87 PSN dari Target 125 Proyek Strategis Nasional
Kementerian PUPR Selesaikan 87 PSN dari Target 125 Proyek Strategis Nasional

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut capaian tersebut sudah 70 persen dari target 125 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Bakal Surati Airlangga, Minta Dispensasi PSN Rampung Akhir 2024
Menteri Basuki Bakal Surati Airlangga, Minta Dispensasi PSN Rampung Akhir 2024

Menteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.

Baca Selengkapnya
Anies Bakal Ubah BUMN Jika Terpilih Jadi Presiden, Tak Lagi Orientasi Cari Untung
Anies Bakal Ubah BUMN Jika Terpilih Jadi Presiden, Tak Lagi Orientasi Cari Untung

Anies Baswedan ingin mengubah fokus BUMN agar tak selalu mencari profit.

Baca Selengkapnya
Selesai Bangun Bendungan Lau Simeme, BUMN PTPP Harap Terus Berpartisipasi di Proyek Pembangunan Strategis
Selesai Bangun Bendungan Lau Simeme, BUMN PTPP Harap Terus Berpartisipasi di Proyek Pembangunan Strategis

Pada proyek ini, perseroan sebagai kontraktor utama yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan dua paket pekerjaan.

Baca Selengkapnya
Menteri Budi Karya Minta Prabowo-Gibran Lanjutkan Program Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Timur
Menteri Budi Karya Minta Prabowo-Gibran Lanjutkan Program Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Timur

Kepada pemerintahan selanjutnya Budi meminta untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dan memperbaiki yang belum baik.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Jokowi, Anies Pilih Bangun Jalur Kereta Ketimbang Jalan Tol, Ini Hitung-Hitungannya
Beda dengan Jokowi, Anies Pilih Bangun Jalur Kereta Ketimbang Jalan Tol, Ini Hitung-Hitungannya

Salah satunya, menghidupkan kembali atau reaktivasi jalur kereta di Sumbar

Baca Selengkapnya
Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung
Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung

Dengan tambahan PMN sebesar Rp1 triliun ini akan mendorong progres pembangunan ruas Tol Palembang-Betung yang berpotensi sepanjang 64 km.

Baca Selengkapnya
Kemenhub soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Sedang Dikaji, Membebani Anggaran Negara atau Tidak
Kemenhub soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya: Sedang Dikaji, Membebani Anggaran Negara atau Tidak

Kementerian Perhubungan sedang melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk memastikan apakah proyek ini dapat membawa manfaat untuk rakyat.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah
Erick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah

Erick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah

Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN

Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Pintu Swasta Kelola Aset Negara, Monas Bisa Diambil Aih?
Pemerintah Buka Pintu Swasta Kelola Aset Negara, Monas Bisa Diambil Aih?

HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.

Baca Selengkapnya