Usul PBB dihapus, Menteri Ferry dinilai kebablasan

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dinilai kebablasan mewacanakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebab, pemerintah pusat sudah melimpahkan pengelolaan PBB ke pemerintah daerah sejak 1 Januari 2014.

Ini menyusul Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTPB) terlebih dulu dilimpahkan pada 1 Januari 2011. Pelimpahan kedua jenis pungutan itu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Atas dasar itu, Pengamat Perpajakan Darussalam menilai pemerintah pusat tak berwenang menghapus PBB. Terlebih lagi, pungutan itu lazim dilakukan banyak negara.

"Menurut saya, itu jadi suatu yang kebablasan. Di dunia internasional saja ada kok, dinamakan pajak properti," ujarnya saat dihubungi, kemarin. Menurutnya, penghapusan PBB bakal mengganggu penerimaan daerah.

Sebenarnya, PBB bisa digunakan oleh Pemda untuk meningkatkan perekonomiannya. Sebab, pemda bakal menerima sepenuhnya penerimaan pajak tersebut. Beda ketika PBB masih dikelola pusat, pemda hanya menerima bagian sebesar 64,8 persen.

Namun, di sisi lain, Pemda juga berhak untuk tak memungut PBB. Jika, berdasarkan perhitungan, biaya pemungutan akan lebih besar ketimbang penerimaan yang akan didapat. Sebelum memungut, Pemda juga mesti menempuh jalan panjang menyiapkan perangkat hukum, sumber daya manusia, Struktur organisasi dan tata kerja, sarana dan prasarana, pembukaan rekening penerimaan, dan lainnya.

Selain itu, UU PDRD hanya membolehkan pemda mematok tarif PBB maksimal 0,3 persen dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp 10 juta.

Makanya, masih banyak pemda belum siap memungut PBB. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Januari 2013, sebanyak 260 Pemda telah menyiapkan peraturan daerah untuk memungut PBB. Kemudian, 57 pemda sedang menyusun draft aturan main, 175 pemda belum menyusun sama sekali.