Usulan tax amnesty dinilai punya banyak kepentingan

Merdeka.com - Setelah gagal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ide tax amnesty atau pengampunan pajak kembali diajukan di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai dinamika pengampunan pajak memang tidak mudah. Ada banyak kepentingan yang bermain di balik penerapan kebijakan itu.

Namun, pemerintah menegaskan pengampunan pajak bukan untuk memfasilitasi para koruptor. Tetapi, pengampunan pajak dinilai sebagai ide netral untuk mendorong sisi penerimaan negara.

"Saya paham dinamika tax amnesty ini tidak mudah. Banyak kelompok kepentingan. Maka advokasi minimal yakni bukan karpet merah untuk koruptor, ini berhasil," kata Pras di Jakarta, Minggu (17/1).

Pras menegaskan, pemerintah setidaknya menginginkan tambahan penerimaan, repatriasi modal, dan integrasi informal sektor ke sistem perekonomian formal. Faktor kunci keberhasilan tax amnesty, kata Pras, ada pada administrasi yang baik, data yang akurat, kepemimpinan politik yang kuat dan kredibel.

"Tujuan lain yang sebenarnya momentumnya tepat adalah persiapan ke sistem perpajakan baru, karena akan ada revisi UU KUP dan UU Perpajakan lain," jelas dia.

Untuk itu, Pras menilai tax amnesty tidak boleh diletakkan terpisah dan berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proyek reformasi struktural yang komprehensif.

Meski sudah ada perbaikan, RUU Tax Amnesty masih ada beberapa hal yang perlu dikritisi karena berpotensi merugikan negara dan tak akan optimal.

"Harus diakui penerimaan pajak kita belum optimal, bahkan tax ratio mengalami stagnasi. Padahal kebutuhan revenue urgen. Jumlah wajib pajak dan kepatuhan pajak masih rendah. Ini mendesak selesaikan SIN (single identification number)," kata dia.

Selain itu, Indonesia juga menjadi negara nomor urut 9 yang warganya menyimpan dana di negara-negara tax heaven dan nomor urut 7 aliran uang haram. Porsi sektor informal yang masih tinggi, lanjut Pras, perlu diintegrasikan ke sektor formal supaya basis pajak meningkat.

"Maka merancang tax amnesty yang bagus agar optimal bagi negara mutlak. Dalam konteks inilah kami melakukan advokasi dengan gigih, agar maslahat buat kita," imbuh dia.

Pras menganalogikan tax amnesty yang tak disiapkan dengan baik seperti ember kecil yang tak mampu menampung air. "Jadi mubazir," pungkas dia. (mdk/sau)