Utak-Atik Menteri Ekonomi Kabinet Jokowi Periode II

Merdeka.com - Presiden terpilih sekaligus petahana, Joko Widodo, menyampaikan kebutuhannya akan sosok menteri berani di kabinet Jokowi periode II. Jokowi ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maju sekaligus tahan terhadap gejolak global. Kuncinya salah satunya investasi dan reformasi birokrasi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai pidato tersebut secara tidak langsung menunjukan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi periode pertama.

"Soal pidato Pak Jokowi ini sebenarnya bisa dikatakan cukup normatif dan nantinya menunjukan juga ketidakpuasan terhadap kinerja birokrasi dan menteri pada periode pertama," kata dia saat dihubungi Merdeka.com.

Menteri-menteri yang dianggap tidak berani oleh presiden, lanjutnya, harus diganti sebelum pembentukan kabinet baru. "Artinya, menteri yang dianggap tidak berani, lambat dan bekerja linier, tidak ada bekerja cepat seperti yang Pak Jokowi inginkan ini yang harus diganti secepatnya," tutupnya.

Jika mengacu pada ketidakpuasan, Presiden Jokowi sempat dalam beberapa kesempatan secara terbuka menegur para menterinya. Salah satunya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Saat rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, Presiden Jokowi menyindir bahwa ekspor Indonesia masih kalah dengan negara tetangga.

"Negara sebesar ini kalah dengan Thailand. Dengan resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Mengingat, pertumbuhan ekonomi hanya didorong oleh dua hal, yakni investasi dan ekspor.

Menteri kedua yang pernah kena teguran Presiden Jokowi ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Presiden Jokowi menyinggung proses perizinan lahan di bawah Kementerian Perhutanan yang menghambat investor masuk ke Indonesia. Padahal, dirinya telah berkali-kali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.

Selain di Kementerian Kehutanan, Presiden Jokowi menyebut lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Sofyan Djalil. Dia menceritakan banyaknya investor di sektor perhotelan banyak mengeluh saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.

"Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ujar Presiden Jokowi.

"Semua hal seperti ini, kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," imbuh Presiden Jokowi.

Di mata ekonom, ada sejumlah pos kementerian yang dinilai perlu pergantian pimpinan. Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, memperkirakan, kemungkinan akan ada dua menteri di bidang ekonomi yang saat ini menjabat diganti oleh tokoh baru.

"Infonya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan akan ganti. Saya sependapat kalau dua posisi ini ditempati oleh tokoh baru. Bukan karena yang lama jelek atau tidak berprestasi. Tapi lebih untuk menyesuaikan dengan target Pak Jokowi di periode yang kedua," tuturnya kepada Liputan6.com.

Dia pun menyebutkan sejumlah nama yang kemungkinan pantas untuk menggantikan menteri ekonomi pada pemerintahan Jokowi periode II itu.

"Banyak nama yang beredar diantaranya Chatib Basri, Hendri Saparini dan Denny Purbasari. Saya kira nama-nama ini laik dipertimbangkan dengan menimbang rekam jejak mereka selama ini. Kalau Menteri Bappenas kayaknya tidak akan diganti," ucapnya.

Sementara, ada dua menteri Kabinet Kerja dinilai patut dipertahankan untuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan periode selanjutnya. Dua sosok tersebut yaitu Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Bhima Yudhistira mengatakan Basuki Hadimuljono laik untuk dipertahankan menjadi menteri lantaran telah menunjukkan kinerja yang baik dalam membangun sektor infrastruktur.

"Menteri PUPR sebagai pelaksana regulasi teknis pembangunan infrastruktur cukup mampu mempersingkat aturan dan proses pembebasan lahan, sehingga infrastruktur mengalami percepatan pembangunan," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga dinilai pantas untuk dipertahankan. Selama hampir 5 tahun terakhir, wanita asal Pangandaran ini dinilai sukses meningkatkan ekspor perikanan dan mengurangi praktik pencurian ikan (illegal fishing).

Bhima menjelaskan, berdasarkan data KKP, ekspor hasil perikanan pada 2018 meningkat dari pada 2017, dari yang sebelumnya 1,07 juta ton menjadi 1,13 juta ton dengan nilai USD 4,8 miliar.

Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 3,69 miliar menjadi USD 4,04 miliar di 2018.‎ "Rata-rata 10 persen-12 persen kenaikan ekspor perikanan per tahun," tandas dia.

Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) mendukung Presiden Jokowi untuk memilih anak muda generasi milenial menjadi salah satu menteri dalam kabinet selanjutnya. Keberadaan milenial di pemerintahan Jokowi Jilid II dapat menjadi penyegar bagi perekonomian Indonesia.

"Saya rasa itu (kabinet Jokowi) hak prerogatif Pak Presiden dalam memilih menteri-menterinya. Tapi kita juga bisa melihat bahwa saat ini dibutuhkan pemikiran pemikiran yang segar, pemikiran yang baru, alternatif-alternatif untuk kemudian dapat mengeluarkan Indonesia dari lingkaran pertumbuhan 5 persen ini," tutur Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta.