Utang asing pemerintah mengkhawatirkan

Merdeka.com - Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, mengatakan angka Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Bank Indonesia (BI) mencatat pada akhir Oktober 2017, ULN Indonesia sebesar USD 341,5 miliar atau tumbuh sebesar 4,8 persen secara year on year (yoy). Di mana, utang pemerintah mencapai USD 169,784 miliar.

"Utang pemerintah itu angkanya memang sudah sangat besar sekitar Rp 2.300 an triliun," kata Dani saat dihubungi oleh Merdeka.com, Minggu (17/12).

Dani menjelaskan, semakin besar utang yang dimiliki oleh pemerintah otomatis pembayaran yang harus dilakukan juga akan semakin besar. Dani mengungkapkan, saat ini anggaran pembayaran utang memakan porsi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pembayaran utang ini menempati porsi yang cukup besar dalam APBN kita. Sekitar Rp 400 triliun alokasi anggaran diperuntukkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri setiap tahun," ujarnya.

Kondisi demikian, lanjutnya, membuat porsi anggaran lainnya menjadi terkuras. Seperti anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

"Dan itu menyebabkan kemampuan pemerintah untuk membayar utang itu sangat besar sehingga mengorbankan alokasi yang lain seperti anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, pembangunan pedesaan kemudian infrastruktur publik dan infrastruktur dasar yang diperlukan."

Terlebih saat ini penerimaan negara belum optimal sehingga utang baru yang diambil pemerintah justru digunakan untuk melunasi utang lama, bukan untuk program baru. "Jadi poinnya adalah semakin membesarnya utang itu akan menyebabkan semakin besarnya beban yang ditanggung oleh APBN kita. Sementara, kemampuan APBN kita juga semakin terbatas. Jadi menurut saya, ini masalah."