Utang Bank Dunia datang, Presiden Jokowi gagal pegang omongan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo pernah mengatakan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan IMF tidak bisa lagi menjadi solusi permasalahan ekonomi suatu bangsa. Namun, baru-baru ini, pemerintah melakukan pinjaman utang sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan ADB.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penambahan utang tersebut mengibaratkan Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri usai mengkritik habis lembaga keuangan internasional saat peringatan KAA.

"Demi utang Rp 60,9 Triliun dari ADB memperlihatkan, Presiden Jokowi sedang menjilat ludah sendiri. Kemarin waktu pidato di KAA, seperti Jagoan yg baru sembuh dari sakit, berani menolak atau mengharamkan semua bantuan international seperti Bank dunia, IMF, dan ADB," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (24/5).

Menurut dia, penambahan utang tersebut menjadikan Indonesia dijajah kembali oleh lembaga keuangan internasional.

"Dan ini sungguh memalukan sekali, dulu kritik keras, sekarang diam-diam pinjam lagi," kata dia.

Sebelumnya, dalam pagu anggaran APBN-P 2015, pemerintah menetapkan pinjaman alias utang luar negeri tahun ini sebesar Rp 48,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar 1,9 persen.

Defisit anggaran kemungkinan melebar menjadi 2,2 persen. Pemerintah mencari jalan pintas dengan menambah utang baru. Pemerintah menambah utang dengan meminjam USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman multilateral ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar.

"Kami memilih sumber dari asing karena pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan Indonesia sedang melambat," ucap pejabat Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan seperti dilansir reuters, Selasa (22/9).

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga akan mengeluarkan obligasi senilai Rp 500 triliun pada 2016 mendatang. Sebanyak 30 persen dana ini akan diambil dari asing.

Keputusan pemerintah menambah utang dari Bank Dunia sangat bertolak belakang dengan kejadian April lalu saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Belum lepas dari ingatan kita saat Presiden Joko Widodo bersuara lantang mengkritik Bank Dunia. Jokowi mengkritik rumitnya pinjaman dari Bank Dunia dan dia menolak diatur-atur oleh lembaga internasional yang bermarkas di Amerika Serikat itu.

Saat peringatan KAA ke-60, Jokowi mengkritik keras keberadaan lembaga keuangan dunia yang tidak bisa lagi diandalkan untuk menyelesaikan masalah perekonomian bangsa.

"Ada pandangan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB. Itu adalah pandangan yang usang, yang perlu dibuang," ucap Jokowi.