Utang Indonesia Membahayakan Jika Besaran Tak Sebanding Daya Ungkit Ekonomi

Merdeka.com - Utang luar negeri Indonesia hingga Maret 2023 sudah mencapai Rp7.897 triliun. Kondisi ini diklaim pemerintah masih dalam ambang batas aman, jika mempertimbangkan persediaan devisa dan kas negara.

Di satu sisi, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action, Ronny P Sasmita menyoroti banyaknya penggunaan utang luar negeri pemerintah tidak dioptimalkan untuk kegiatan produktif.

"Yang paling mubazir adalah memungut utang untuk membayar tagihan dan bunga utang, ada juga untuk membiayai biaya rutin dan biaya operasional pemerintah," kata Ronny kepada merdeka.com, dikutip pada Jumat (12/5).

Dalam sudut pandang lain, kondisi utang Indonesia berpotensi membahayakan jika besaran utang tidak sebanding dengan daya ungkit pertumbuhan terhadap ekonomi nasional.

Memang, menurut Ronny, jika dilihat dari sudut pandang rasio utang dengan PDB nasional, utang Indonesia masih aman. Namun kondisi seperti ini tidak aman jika berlangsung setiap tahun. Apalagi, jika pertumbuhan ekonomi nasional di batas standar, yakni 5 persen.

"Jika pola ini dipertahankan, maka dalam waktu 10 atau maksimal 20 tahun ke depan, batas konstitusional 60 persen (utang terhadap PDB) akan tersentuh. Lalu mau tak mau aturannya harus direvisi agar tetap bisa berutang dengan pola yang sama," ujar Ronny.

Risiko lainya, menurut analisa Ronny adalah pertumbuhan utang yang bergerak lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi, pada ujungnya juga akan bergerak lebih cepat dibanding pertumbuhan "revenue" atau pendapatan negara.

Hal ini akan berdampak terhadap anggaran negara akan lebih banyak tergerus oleh porsi cicilan utang, yang berakibat akan mengurangi anggaran pelayanan dasar dan anggaran pembangunan.

"Lalu satu persatu subsidi akan dicabut untuk menyikapinya, dan seterusnya," ucapnya.

Sementara itu, dalam laman resmi Bank Indonesia bahwa pemanfaatan utang luar negeri (ULN) terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup antara lain:

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 24,0 persen dari total ULN pemerintah,

Administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib 17,8 persen

Jasa pendidikan 16,7 persen

Konstruksi 14,2 persen

Jasa keuangan dan asuransi 10,4 persen

BI mengklaim bahwa sisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

ULN pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat USD192,3 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya sebesar USD194,3 miliar secara tahunan.

ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam dari 2,5 persen year on year pada Januari 2023 menjadi 4,4 persen  year on year pada Februari 2023.