Utang Indonesia terus naik, apa dampak ke masyarakat?

Merdeka.com - Per September 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 343,13 miliar atau setara dengan Rp 4.636 triliun (kurs hari ini). Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Agustus 2017 yang tercatat hanya USD 340,93 miliar.

Ekonom Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda, menilai pemerintah masih mampu membayar utang yang dikelola. Namun, dia mengingatkan utang harus digunakan untuk pembangunan yang prioritas seperti proyek infrastruktur.

"Dari utang yang kita kelola masih terkontrol. Artinya rasio kita kan sekitar 2,7 persen utang kita dari GDP, artinya kita bisa bayar," ujarnya di restoran Ajag-Ijig, Jakarta, Kamis (23/11).

Dia melanjutkan bahwa pembangunan infrastruktur dari utang memang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Sebab, sifat proyek itu sendiri harus berskala besar dan menguntungkan.

"Cuma kalau pembiayaan dari utang harusnya proyek-proyek cost recovery. Proyek cost recovery yang kalau dikelola kemudian dia menghasilkan, kayak tol. Jadi tol itu dibuat supaya ada hasilnya dan hasilnya untuk bayar utang," tuturnya.

Padahal, proyek yang bisa langsung dirasakan masyarakat adalah yang dilakukan dalam bentuk dana desa. "Jadi dari hasil penelitian kita itu infrastruktur tidak langsung berdampak. Mungkin kalau berdampak itu kaya di dana desa. Bangun irigasi. Memang orang disini bisa kerja kemudian muncul aktivitas ekonomi baru," jelasnya.

"Kalau kaya tol atau pelabuhan butuh waktu. Ini yang kadang tidak dikalkulasi. Makanya perlu dievaluasi kembali sektor-sektor infrastruktur yang mana yang harus di nomor satukan," terangnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menambahkan pembangunan infrastruktur harus dilakukan karena posisi Indonesia tertinggal cukup jauh dibanding dengan negara-negara lain. Namun, di sisi lain, penerimaan pajak masih kurang untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Dengan begitu maka caranya adalah dengan berutang.

"Setelah pemerintah tambah utang lagi, mestinya ini harus diprioritaskan untuk pembiayaan infrastruktur yang bisa refinancing, supaya tidak menambah beban defisit keseimbangan primer (kemampuan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatan). Dengan kata lain, proyek proyek infrastruktur pemerintah minimal bisa refinancing, tidak gali lubang tutup lubang," jelasnya.